Soroti Krisis Pandemik, Ahmad Syamsurijal Sandang Gelar Doktor
Bandung, IDN Times - Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal baru saja menyandang gelar doktor Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran (Unpad). Dia lolos dengan predikat cumlaude melalui disertasi soal permasalahan krisis saat pandemik COVID-19.
Dalam disertasinya, Cucun mengatakan, pandemik COVID-19 merupakan krisis kesehatan. Sehingga, kondisi ini sangat penting untuk dikaji agar pemangku kepentingan memahami jalan keluar dari krisis itu.
"Ini peting dikaji, diteliti bagaimana para pengambil kebijakan bisa tepat cepat ambil keputusan. Nah, saya komparasi dari krisis tahun 1980-an, 1997, 2008, dan 2020 krisis COVID-19, ya perlu acungkan jempol buat negara kita," ujar Cucun di Unpad, Kota Bandung, Rabu (25/1/2023).
1. Cucun mengkaji bagaimana kebijakan krisis dari pemerintah
Cucun menjelaskan, persoalan COVID-19 juga merupakan kasus yang tergolong extraordinary. Jika bandingkan dengan negara lain, Indonesia kata dia paling tepat dan cepat ambil keputusan, walau sedikit terjadi perdebatan.
"Saya teliti bagaimana kebijakan krisis inilah yang akan mengganggu terhadap satu kondisi politik. Ini bagaimana menata, DPR juga sebagai pengambil kebijakan karena keputusan negara bukan hanya eksekutif tapi harus dibahas dengan DPR," ungkapnya.
2. Krisis kesehatan saat pandemik sangat penting untuk diteliti
Disertasi Cucun sendiri berjudul Efektivitas Penglolaan APBN dengan Menggunakan Automatic Stabilization dalam Menghadapi Krisis. Dia menegaskan, kondisi saat pandemik COVID-19 merupakan momentum yang sangat penting untuk Indonesia.
"Jadi, ini penting diteliti dan dikaji, bahkan ada satu masukan dari saya kepada lembaga DPR untuk revisi UU tentang keuangan negara," katanya.
3. Lebaga eksekutif hingga legislatif turut hadir dalam pemaparan
Acara sidang promosi doktor ini dihadiri oleh banyak pejabat, antara lain Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dan para anggota DPR RI lainnya.
Dari kalangan eksekutif hadir Kapolri Jenderal Sigit Listyanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan beberapa anggota BPK RI.
Sementara dari lembaga yudikatif, hadir Ketua Komisi Yudisial, pejabat Mahkamah Agung, serta pejabat Kejaksaan Agung.
