KDM Jawab Meme Puncak vs Data Center AI: Konteksnya Berbeda

03 Oct 2026, 15:10 WIB

Kota Bandung

3 min read

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai meme yang membandingkan sikapnya terhadap wisata Puncak dan proyek pusat data AI Jatiluhur tidak relevan karena konteks kasusnya berbeda.
Di Puncak, Dedi keberatan pada wahana rekreasi yang dinilai berpotensi merusak ekosistem hutan resapan air; Pemprov hanya mengeksekusi Hibish Fantasy milik BUMD PT Jaswita.
Untuk proyek BDx di Jatiluhur, Pemprov meminta konstruksi dihentikan sementara hingga dokumen AMDAL berwenang Pemkab Purwakarta dipenuhi, sambil memastikan administrasi investasi berjalan lancar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM turut merespons mengenai beredarnya meme di media sosial yang membandingkan sikapnya ketika kawasan Puncak di Megamendung, Kabupaten Bogor menjadi wahana wisata dengan penanganan proyek pusat data berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

KDM mengatakan, meme atau cuplikan gambar maupun video yang bernarasikan komparasi terhadap sikapnya itu tidak relevan karena berdiri di atas landasan kasus yang berbeda.

"Konteksnya beda. Waktu yang di Bogor itu, syaa mengikuti kegiatan Menteri Lingkungan Hidup dan kegiatan Menko Pak Zulhas. Mereka itu menyegel bangunan yang ada di situ, karena provinsi tidak punya kewenangan menyegel," kata Dedi di Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).

1. Wisata Puncak ditertibkan karena kesalahan BUMD
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)
KDM mengungkapkan, keberatannya saat itu murni berdasarkan oleh kepeduliannya terhadap kelestarian alam. Sebab, Dedi melihat wahana rekreasi di Puncak yang memanfaatkan pepohonan secara tidak terukur.
Satu di antaranya, keberadaan wahana flying fox antar-pohon yang berpotensi merusak ekosistem hutan kawasan resapan air.
"Saya keberatan kenapa hutan dijadikan sebagai sarana rekreasi di mana posisi orang berada di atas pohon. Itu tidak boleh," ujarnya.
2. Pemprov Jabar tidak mengeksekusi objek wisata lainnya karena tidak punya kewenangan
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)
Lebih lanjut, mantan Bupati Purwakarta ini menambahkan, Pemprov Jawa Barat bertindak sesuai dengan koridor hukum dan porsi kewenangannya.
Dalam kasus penertiban di kawasan Puncak Bogor, Pemprov Jawa Barat hanya mengeksekusi Hibish Fantasy yang berada langsung di bawah pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Jaswita.
"Ingat, kegiatan-kegiatan yang di Puncak, Pemprov Jawa Barat hanya mengeksekusi Hibish (Fantasy milik PT Jaswita). Karena itu kewenangannya Pemprov, yaitu BUMD penyelenggaranya. Yang lain coba cek ada dieksekusi tidak?," tuturnya.
3. KDM datang ke proyek BDx untuk memantau investasi
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) dalam acara Indonesia Summit 2026. (IDN Times/Herka Yanis)
Sementara itu, untuk kasus penanganan proyek pusat data BDx di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Pemprov Jawa Barat meminta penghentian sementara konstruksi guna pemenuhan dokumen kelayakan lingkungan (AMDAL) yang menjadi wewenang Pemkab Purwakarta.
Dedi meminta publik agar lebih jeli dalam memahami pembagian tugas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten agar tidak terjebak opini yang keliru di media sosial.
KDM sebelumnya juga mengatakan, pengecekan langsung ke lapangan merupakan bagian dari perhatiannya terhadap investasi yang masuk ke Jawa Barat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan aspek administratif dan perizinan berjalan agar pembangunan investasi tidak terkendala.
"Saya selalu memastikan aspek administratifnya harus terpenuhi dan harus lancar karena ini investasi, kemudian beberapa hari setelah itu saya telepon, 'Besok saya mau ke situ' saya mau mengecek ke lapangan bagaimana kondisinya," kata Dedi, Jumat (2/10/2026).