Setelah PPKM Level 4, Jabar Diminta Terapkan PPKM Mikro

Menurut Daud, keputusan diambil guna mencegah peningkatan angka kasus positif, menekan angka keterisian rumah sakit (BOR), dan menurunkan angka kematian. Sehingga, seluruh daerah yang berdasarkan penilaian ada di level 3 tetap, harus menerapkan level 4 oleh Pemprov Jabar.

"Karena sebagian besar masih di level 3 dan 4, maka treatment kewaspadaannya harus di level 4, atau yang paling tinggi," katanya.

Dalam Surat Keputusan Gubernur, Daud bilang, ada 13 poin yang harus diterapkan oleh kabupaten dan kota selama PPKM level 4, di antaranya poin empat yang menyebutkan bahwa Gubernur Jabar berwenang mengalihkan alokasi vaksin dari daerah surplus ke daerah minus vaksin.

Sementara pada poin 5, bupati dan wali kota melarang setiap aktivitas yang menimbulkan kerumunan. Kemudian poin 10, bupati dan wali kota diancam kena sanksi sesuai Pasal 68 UU 23/2014 tentang pemda, jika tidak melaksanakan instruksi mendagri terkait PPKM Darurat.

"Seperti pada PPKM Darurat, aktivitas perekonomian yang esensial dan kritikal dibatasi 50 persen, sedangkan yang non esensial nonkritikal 100 persen ditutup," katanya.

Sedangkan, dalam surat edaran, Daud menambahkan, gubernur memberi dukungan kepada bupati dan wali kota untuk penerapan aturannya dibantu aparat TNI/Polri. Ia mengatakan, pemberlakuan kewaspadaan level 4 itu belangsung hingga 25 Juli 2021. Setelah itu, selanjutnya akan diberlakukan aturan PPKM Proporsional.

"Jadi ini berlaku hingga tanggal 25 Juli, selanjutnya akan diberlakukan PPKM proporsional atau PPKM Mikro. Tergantung peningkatan perbaikan di masing-masing daerah" kata dia.