Sengketa dengan Polda Jabar, Lima Rumah di KBB Dirobohkan

Juru Sita PN Bale Bandung, Pandapotan Sinaga mengatakan, pelaksanaan eksekusi lahan ini berdasar pada permintaan SPN yang memenangkan gugatannya di PN Bale Bandung. Luas lahan yang dieksekusi yakni 542 meter persegi tepat di belakang lapangan sepak bola SPN Cisarua.

"Yang kita putus di sini memerintahkan kepada tergugat yang telah mendirikan bangunan di atas lahan milik penggugat untuk segera membongkar bangunan yang berdiri di atas lahan," ungkap Pandapotan di lokasi, Selasa (5/4/2022).

Sebelumnya, PN Bale Bandung mengklaim sudah melakukan peneguran beberapa kali kepada pemilik rumah untuk dikosongkan, tentunya setelah pengajuan permohonan untuk eksekusi lahan dan bangunan itu terbit pada tanggal 12 Oktober 2021 lalu.

"Kami melakukan aanmaning atau peneguran untuk termohon eksekusi hadir dan menyatakan akan ada upaya hukum PK terhadap perkara ini. Tapi kita tidak bisa menunggu karena saat aanmaning itu menyatakan telah melakukan PK dan putusan keluar sehingga permohonan penggugat harus terlayani," kata Pandapotan.

Djakaria Komar merupakan seorang pensiunan PNS Polri yang sebelumnya bertugas di lembaga kepolisian. Saat ini, ia merupakan seorang petani yang tengah dipidanakan dengan tuduhan pemalsuan. Ia menempati lahan itu terhitung sudah lebih dari 20 tahun.

Pembelaan itu bukan tanpa dasar, Maria mengatakan kliennya sudah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh BPN. "Pak Djakaria adalah seorang masyarakat biasa, dia petani biasa dan mengajukan sertifikat tanahnya secara normal," tuturnya.

"Tentu dalam pengajuan ini sudah dikaji oleh BPN sehingga terbit sertifikat. Dan sertifikat yang diterbitkan itu berbarengan ada empat, tapi kenapa yang ditunjuk dan dieksekusi hanya yang Pak Djakaria," tegas Maria.

Saat ini, Djakaria menjadi terpidana atas tuduhan pemalsuan sertifikat tanah. Ia divonis selama enam bulan setelah dituduh memalsukan sertifikat yang ia kantongi dari BPN. Dengan demikian, saat ini Djakaria Komar sendiri berstatus tergugat atas sengketa lahan dan status terpidana atas tuduhan pemalsuan sertifikat.

Kendati eksekusi sudah dilakukan namun pihaknya akan tetap berupaya dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). "Status klien kami ini tergugat dan terpidana dengan pihak SPN Cisarua sebagai penggugat dan pelapornya. Kami akan tetap berjuang termasuk dengan PK, karena ini aneh kenapa pidana dan perdatanya bisa berjalan," kata Maria.