Sembilan Daerah di Jabar Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana
Bandung, IDN Times - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat menyatakan ada sembilan daerah telah menetapkan status tanggap darurat kebencanaan. Hal itu diterapkan karena banyak bencana alam banjir dan hidrometeorologi yang terjadi di Jabar sejak beberapa hari kemarin.
Adapun dari data sembilan daerah tersebut beberapa di antaranya yaitu Kabupaten Indramayu, Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Sukabumi.
"Saat ini dari tanggal 1 (Januari 2025) sampai hari kemarin ini sudah ada sembilan sembilan daerah yang tanggap darurat," ujar Plt. Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Anne Hermadiane Adnan di Bandung, Selasa (11/3/2025).
1. Jabar urutan pertama paling banyak bencana hidrometeorolo
Menurutnya, masyarakat di sembilan daerah yang sudah menetapkan status tanggap darurat kebencanaan harus mulai melakukan mitigasi kebencanaan. Apalagi, saat ini Jawa Barat tercatat paling banyak peristiwa bencana alamnya.
"Nah, sampai saat ini di Indonesia berdasarkan data BNPB, Jawa Barat ini menempati urutan pertama dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 10 Maret 2025 tertinggi di Indonesia terutama di bencana hidrometeorologi," katanya.
2. BPBD tidak mengetahui berapa alokasi penanganan kebencanaan
Anne mengungkapkan, ada beberapa jenis bencana yang tercatat paling banyak terjadi di wilayah Jawa Barat. Misalnya banjir, longsor, angin kencang, dan beberapa lainnya yang termasuk bencana hidrometeorologi. Sementara, dari sisi anggaran untuk penanganan dan mitigasi saat ini masih belum bisa diketahui.
"Nah, ini prakiraannya agak susah karena kami tidak tahu berapa, katakanlah prakiraan nominal yang dikeluarkan oleh logistik, kami juga didukung oleh BNPB. Kemudian oleh Kementerian Sosial dan beberapa instansi lainnya," kata dia.
3. Penanganan lewat perbaikan infrastruktur
Sementara untuk antisipasi terjadinya peristiwa kebencanaan, lanjut Anne, yaitu dengan memperbaiki infrastruktur atau tata ruang di wilayah resapan air. Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan membongkar objek wisata di kawasan puncak, Bogor.
"Kalau infrastruktur sekarang sudah digencar oleh Pak Gubernur ya, karena itu yang paling susah. Yang paling sulit itu adalah mitigasi struktural dan sosial. Nah, sosial ini termasuk adalah perilaku masyarakat yang mengubah lahan untuk kegiatan sosial dan ekonomi," katanya.
