Selama PPKM Darurat, Kejari Bandung Vonis 767 Orang dan Badan Usaha

Vonis denda yang diberikan pada pelanggar nominalnya berbeda-beda. Ia mengatakan, keputusan itu akan ditentukan oleh putusan hakim. Adapun waktu pembayaran denda ini akan menyesuaikan dengan kesiapan para pelanggar.

"Tetapi memang belum semua membayar karena memang belum semua diambil (barang bukti yang disita). Tergantung pelanggar ambilnya kapan," katanya.

Reza menambahkan, saat ini baru ada 36 pelanggar yang membayar denda vonis. Dari 36 pelanggar itu baru terkumpul Rp5,2 juta. Ia berharap pelanggar segera mengambil barang bukti dan bisa segera membayarkan denda.

"Sudah ada yang masuk jumlahnya sudah disetor ke kas negara itu sebanyak 36 orang sebesar Rp5,2 juta, sisanya belum. Tentunya tunggu harus diambil oleh pelanggar," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil alias Emil sebelumya mengatakan, penegakan hukum PPKM Darurat di Jabar menerapkan dua sanksi: sanksi administratif, dan sanksi pidana. Pada Selasa (13/7/2021), sanksi administratif telah diberikan kepada 5.000 individu dan 131 tempat usaha.

Adapun sanksi administrasinya berupa teguran lisan dan tertulis, kemudian sanksi pidana berupa denda telah diberikan kepada lebih dari 1.000 individu dan 200-an usaha formal.

"Sanksi pidana dalam bentuk denda ada 1.000-an untuk perorangan dan 200-an untuk usaha formal. Artinya jumlahnya cukup banyak dan kami sebenarnya tidak senang. Mudah-mudahan semua bisa lebih disiplin dan kita berhasil menurunkan kasus," kata dia.