Rebana Metropolitan Masuk dalam RPJMD Perubahan 2018-2023

28 Nov 2020, 14:00 WIB

Pembangunan Subang Smartpolitan yang merupakan bagian dari Rebana Metropolitan. (ANTARA Foto/Raisan Al Farisi)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengusulkan Metropolitan Rebana masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Jawa Barat. Usulan tersebut dibahas pada Pra-Musrenbang Perubahan yang digelar secara virtual dari Kantor Bappeda Jabar, Kota Bandung, Jumat (27/11/20).

Pra Musrenbang diikuti bappeda/ bapelitbang kabupaten/kota serta perwakilan dari Kementerian Keuangan, Bappenas RI, serta akademisi.

Kepala Bappeda Jabar Muhammad Taufiq Budi Santoso menuturkan, perubahan RPJMD dilakukan karena ada perubahan mendasar dan menurut aturan diperbolehkan. Perubahan mendasar itu terkait kebijakan nasional menyangkut aturan, nomenklatur keuangan, dan laporan evaluasi pemerintahan daerah.

Selain itu, COVID-19 juga berimplikasi pada kinerja pemerintah daerah baik makro dan mikro. Perubahan juga disebabkan ada pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di mana Pemprov Jabar telah mengajukan Rp5 triliun ke pemerintah pusat.

“Perubahan RPJMD juga menyesuaikan perubahan RTRW di mana ada penambahan Metropolitan Rebana, serta kebijakan dan strategi kewilayahan sesuai arah pengembangan WP,” kata Taufiq melalui siaran pers, Sabtu (28/11/2020).

1. Gagasan dari sejumlah pemangku kebijakan masih akan dihimpun

Menhub Budi Karya tinjau Pelabuhan Patimban sebagai penunjang Rebana Metropolitan (Dok. Kemenhub)

Taufiq menjelaskan, perubahan RPJMD ini sudah melalui konsultasi dengan Kemendagri. Pembahasan pada pramusrenbang akan dilanjutkan ke tahap musrenbang yang akan digelar Senin (30/11/20), lalu dibahas kembali pada tingkat Sekda untuk menjadi raperda, sebelum diusulkan ke DPRD awal Desember 2020.

Namun sebelum diusulkan, RPJMD Perubahan ini dibahas bersama semua pemangku pembangunan agar hasilnya obyektif dan sesuai kebutuhan daerah.

“Melalui pleminary meeting ini diharapkan ada masukan. Gagasan dari pemangku pembangunan sangat dibutuhkan untuk perubahan RPMJD,” kata Taufiq.

Rebana merupakan kawasan metropolitan ketiga Jabar setelah Bandung Raya dan Bodebek. Rebana mencakup Kabupaten Sumedang, Subang, Majalengka, Indramayu, Rebana tidak saja menjadi pusat industri manufaktur, tapi dikombinasikan dengan konsep perkantoran dan rumah tinggal.

2. Pihak swasta juga harus digandeng dalam pengembangan kawasan Rebana

Ilustrasi pabrik. (IDN Times/Arief Rahmat)

Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo menyarankan Pemprov Jabar mengajak sebanyak mungkin pihak swasta untuk mengembangkan Rebana Metropolitan.

Menurutnya, tidak penting status Rebana apakah menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) atau tidak. “Yang penting kerja sama dengan swasta. Sebab ada juga di luar Jawa yaitu KEK Bitung, dia statusnya KEK tapi tidak ada kerja sama dengan swasta, akhirnya tidak jalan juga,” ungkapnya.

Di sisi lain, pembangunan yang dilakukan pendekatannya harus berbasis kewilayahan. Renstra kab/kota harus berbasis pengetahuan, data, dan informasi seperti kecamatan atau wilayah pengembangan. Sehingga pembangunan yang dilakukan menjawab akar permasalahan kemiskinan di wilayah tersebut.

“Kalau hanya target saja tanpa melihat masalah di daerah, maka pendekatannya ‘pista’ alias tipis merata,” kata Sumedi.

3. Rebana Metropolitan bisa mempercepat belanja dari APBD Jabar yang masih rendah

ilustrasi ekonomi (IDN Times)

Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan RI Andriyanto, berharap Metropolitan Rebana dapat menajamkan belanja produktif untuk mendukung dunia usaha. Kebijakan pendapatan asli daerah (PAD) harus diperhatikan dalam upaya menciptakan lingkungan kondusif untuk investasi.

Pengembangan Metropolitan Rebana dapat mempercepat belanja dari APBD karena menurut data Kemenkeu per September 2020 realisasi belanja Provinsi Jabar ada di angka 40,19 persen.

“Masih terbilang rendah dibandingkan rata- rata nasional, agar (Jabar) segera melaksanakan percepatan belanja,” katanya.

4. Kawasan ini harus jadi menampung industri tekstil yang ada di Bandung Raya

Ilustrasi perusahaan garmen. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Sementara itu, Ketua Program Studi SAPPK Institut Teknologi Bandung Ridwan Sutriadi mengusulkan agar Metropolitan Rebana juga menghasilkan industri berbasis ketahanan pangan berkelanjutan. “Produknya berkualitas baik sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat lokal,” katanya.

Di era transisi generasi tua ke muda serta perkembangan dunia digital, kota dan desa sama pentingnya untuk dibangun. Jabar harus mempu melihat perubahan global setelah pandemi COVID-19, di antaranya perubahan megatrend teknik.

Pra Musrenbang yang digelar daring berjalan cukup aktif. Banyak masukan dari bappeda dan perwakilan daerah lainnya. Seperti salah satunya dari Kepala Bappeda Kabupaten Bandung Cakra Amiyana.

Dia mengusulkan Metropolitan Rebana menjadi tempat penampungan industri manufaktur dan tekstil Bandung Metropolitan, yang menurutnya saat ini sudah kelebihan kapasitas. Sementara Bandung Raya diarahkan ke agroforestri dan pariwisata. “Sehingga ada keseimbangan daya dukung di selatan dan utara Jabar,” katanya.

Dia juga mengusulkan, Tol Soroja yang melintas di Kabupaten Bandung diperpanjang sampai ke Ciwidey dan Naringgul, Cidaun (Kab. Cianjur). “Ini bisa jadi cikal bakal pengembangan PKN Pangandaran dan Sukabumi,” sebutnya.