Puluhan Warga Dago Elos Temui AHY, Minta Hak Sertifikat Tanah

Dalam kegiatan bersama polisi dan jajaran BPN Jabar, Agus menyebut ada dua kasus besar yang berhasil ditangani Satgas Antimafia Tanah yang di Bandung dan di Kabupaten. Modus dari para mafia tanah ini sangat banyak dan bisa membuat kerugian bagi pemerintah juga masyarakat.

Dan yang jadi perhatian bersama adalah kasus Dago Elos yang berhasil dimenangkan masyarakat di mana terlapor sekarang sudah mendapat hukuman penjara sesuai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Warga di kawasan ini mencapai lebih dari 2.000 orang dengan 360 lebih kartu keluarga (KK) yang berharap adanya keadilan hadir di sana.

"Jadi, lokasi Dago Elos ada sekelompok yang tentunya bagian dari organisasi mafia tanah yang kemudian memalsukan berbagai dokumen bahkan mereka mampu memalsukan dokumen-dokumen lama sebelum Indonesia merdeka, tapi mirip sekali. Jadi mirip sekali seolah olah itu dokumen asli, padahal semua itu palsu," kata Agus.

Menurutnya, selain persoalan ekonomi banyak juga persoalan sosial yang bisa timbul akibat adanya mafia tanah. Karena masyarakat yang seharusnya bisa mendapatkan hak atas lahan yang mereka tempat atau kelola kemudian diambil pihak tidak bertanggung jawab yang sebenarnya juga tidak sah mendapatkannya.

"Dengan demikian satu per satu bisa dicarikan solusi, kita bisa menyelamatkan masyarakat dari ketidakadilan, kedua mencegah semakin berkembangnya situasi yang tidak menentu, dampaknya bukan hanya ekonomi tapi juga sosial, potensi kerugian negara termasuk masyarakat yang jumlahnya signifikan besar," kata Agus.

Menurutnya, berbagai penanganan kasus mafia tanah yang berhasil dituntaskan memperlihatkan bahwa pemerintah serius menangkap para mafia tanah yang merugikan negara.

"Ini (kasus Dago Elos_ merupakan pesan kuat kepada siapapun yang mencoba melawan hukum, untuk menindas masyarakat, maka kami negara hadir, satgas anti mafia hadir untuk menghadapi mereka secara tegas," kata dia.

Ketua Partai Demokrat ini pun memastikan satgas antimafia tanah tidak akan berhenti dalam penanganan kasus. Sebab persoalan tanah banyak terjadi di Indonesia dan ini yang harus dibenahi.

Jangan sampai ada orang tertentu atau sekolompok orang yang merasa mereka kuat dan kebal akan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum di mana ada aturan yang harus dipatuhi oleh semuanya.

"Artinya setiap saat ini terus dipelajari, kalau masih ada hal-hal yang perlu kita kembangkan ya pasti akan kita kembangkan, komitmen dari semua. Ini menjadi tantangan sekaligus komitmen kita," kata dia.