Puluhan Massa Kepung Kejati Jabar Tuntut Kepastian Kasus Gratifikasi di Purwakarta
Bandung, IDN Times - Puluhan massa dari berbagai elemen masyarakat mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) di Jalan R.E. Martadinata, Kota Bandung pada Rabu 22 Januari 2025. Massa ini menuntut transparansi dan percepatan penanganan kasus dugaan gratifikasi yang sedang disidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta.
Kelompok tersebut terdiri dari sejumlah organisasi seperti LSM Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (PEMUDA), Barisan Rakyat Anti Korupsi, Koalisi Mahasiswa Bandung Raya, hingga Gerakan Mahasiswa Peduli Bangsa. Dipimpin oleh Ungkap Marpaung (Sekretaris LSM Pemuda), Aden (Koalisi Mahasiswa Bandung Raya), Budiawan, dan Wawan Gunawan, mereka mengungkapkan kekecewaan terhadap lambatnya proses penyidikan yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun.
1. Dugaan gratifikasi mobil mewah di Purwakarta
Dalam pernyataannya, massa menyebutkan kasus yang tengah diselidiki Kejari Purwakarta terkait dugaan gratifikasi berupa mobil mewah Toyota Inova Zenix Hybrid yang diduga melibatkan seorang pejabat tinggi di Purwakarta. Hingga kini, 22 orang telah diperiksa, termasuk ASN, ajudan, dan sopir. Namun, tidak ada kejelasan apakah mereka akan menjadi tersangka atau dibebaskan.
"Kami mendesak Kejati Jabar segera turun tangan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan. Jangan sampai proses ini justru menjadi sarana untuk menakut-nakuti atau mencari keuntungan tertentu," tegas Ungkap Marpaung.
Massa menyebut bahwa kasus ini terkesan stagnan, bahkan berpotensi mencoreng nama baik Purwakarta. Mereka juga menduga adanya isu politis, seperti menunggu Pilkada, yang menghambat proses penyelesaian kasus.
"Jika memang ada calon bupati atau pejabat yang terlibat, buka saja namanya secara terang-terangan. Jangan sampai kasus ini menjadi alat tawar-menawar politik," ujar Aden dari Koalisi Mahasiswa Bandung Raya.
2. Tuntutan transparansi dan aksi cepat
Massa mendesak Kejati Jabar untuk segera mengawasi langsung Kejari Purwakarta dan memastikan proses hukum berjalan tanpa hambatan. Mereka juga meminta agar nama-nama yang terlibat segera diumumkan, baik pemberi maupun penerima gratifikasi, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
"22 orang yang sudah diperiksa saat ini merasa tertekan. Mereka dicap buruk oleh masyarakat. Jika memang tidak bersalah, bebaskan mereka. Namun, jika ada yang terlibat, segera proses sesuai hukum," tambah Wawan Gunawan.
3. Proses hukum harus berikan keadilan
Massa berharap Kejati Jabar mengambil langkah tegas untuk menjaga integritas hukum di Purwakarta dan memastikan bahwa kasus ini tidak menimbulkan persepsi buruk terhadap aparat penegak hukum.
"Kasus gratifikasi ini tidak terlalu rumit. Kami yakin dengan pengawasan yang baik, proses hukum bisa segera selesai dan memberikan keadilan bagi semua pihak," tutup Budiawan.
