PTPN I Tegaskan Pastikan Pembangunan Wisata di KBB Sesuai Regulasi
Bandung, IDN Times - Sejumlah pemangku kebijakan di Jawa Barat telah melakukan pertemuan terkait dengan pengembangan kawasan wisata di sejumlah. Rapat ini juga membahas penyegelan dan pembongkaran bangunan di kawasan hutan dan perkebunan di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung Barat, serta pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan di Jawa Barat.
Region Head Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional II Desmanto mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti atas aktivitas gubernur jawa barat yang melakukan penyegelan di kawasan hutan dan Perkebunan, serta dianggap sebagai sumber sumber bencana banjir di jawa barat.
Selain itu, dibahas pula upaya kolaboratif antara pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta optimalisasi pengelolaan sektor kehutanan dan perkebunan di Jawa Barat.
"Kami siap bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan pengelolaan kawasan perkebunan berjalan sesuai regulasi dan berwawasan lingkungan. Langkah penyegelan dan penertiban bangunan ilegal penting untuk menjaga aset negara dan kelestarian alam,” tegas Desmanto melalui siaran pers, Jumat (18/4/2025).
Menurutnya, diskusi menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan terpadu, sosialisasi peraturan, serta sinergi antar-pemangku kepentingan guna mencegah pelanggaran di masa depan.
"Kami berkomitmen mendukung implementasi hasil rapat demi terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan," paparnya.
1. Kalau ada penertiban harus merata
Sementara itu, Direktur Eiger Imanuel Wirajaya mewakili CEO Eiger Ronny Lukito saat Rapat Gabungan memaparkan bahwa Eiger Adventure Land di Bogor dan Eiger Camp di Kabupaten Bandung Barat sudah lengkap secara perizinan dan selalu mematuhi peraturan yang berlaku.
"Eiger berharap itikad dan langkah-langkah baik Eiger bisa suatu hari bisa dirasakan dan berdampak positif untuk lingkungan dan masyarakat luas. Eiger percaya publik dan pihak-pihak yang berwenang nantinya bisa menilai kebaikan dan kebenaran faktual yang sesungguhnya," ujar Imanuel.
Dia menambahkan, apapun yang diarahkan Gubernur Jawa Barat, DPRD Jawa Barat dan Kementerian terkait, Eiger menjunjung tinggi hukum dan patuh akan hukum di Indonesia. Dia berharap penertiban alih fungsi pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan di Jawa Barat dapat dilaksanakan secara merata.