PTPN I Tegaskan Pastikan Pembangunan Wisata di KBB Sesuai Regulasi

18 Apr 2025, 09:06 WIB

Diskusi terkait keberlangsungan wisata di Jawa Barat. Dokumen Istimewa

Bandung, IDN Times - Sejumlah pemangku kebijakan di Jawa Barat telah melakukan pertemuan terkait dengan pengembangan kawasan wisata di sejumlah. Rapat ini juga membahas penyegelan dan pembongkaran bangunan di kawasan hutan dan perkebunan di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung Barat, serta pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan di Jawa Barat.

Region Head Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional II Desmanto mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti atas aktivitas gubernur jawa barat yang melakukan penyegelan di kawasan hutan dan Perkebunan, serta dianggap sebagai sumber sumber bencana banjir di jawa barat.

Selain itu, dibahas pula upaya kolaboratif antara pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta optimalisasi pengelolaan sektor kehutanan dan perkebunan di Jawa Barat.

"Kami siap bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan pengelolaan kawasan perkebunan berjalan sesuai regulasi dan berwawasan lingkungan. Langkah penyegelan dan penertiban bangunan ilegal penting untuk menjaga aset negara dan kelestarian alam,” tegas Desmanto melalui siaran pers, Jumat (18/4/2025).

Menurutnya, diskusi menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan terpadu, sosialisasi peraturan, serta sinergi antar-pemangku kepentingan guna mencegah pelanggaran di masa depan.

"Kami berkomitmen mendukung implementasi hasil rapat demi terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan," paparnya.

1. Kalau ada penertiban harus merata

Farm House Lembang (https://www.instagram.com/farmhouselembang/)

Sementara itu, Direktur Eiger Imanuel Wirajaya mewakili CEO Eiger Ronny Lukito saat Rapat Gabungan memaparkan bahwa Eiger Adventure Land di Bogor dan Eiger Camp di Kabupaten Bandung Barat sudah lengkap secara perizinan dan selalu mematuhi peraturan yang berlaku.

"Eiger berharap itikad dan langkah-langkah baik Eiger bisa suatu hari bisa dirasakan dan berdampak positif untuk lingkungan dan masyarakat luas. Eiger percaya publik dan pihak-pihak yang berwenang nantinya bisa menilai kebaikan dan kebenaran faktual yang sesungguhnya," ujar Imanuel.

Dia menambahkan, apapun yang diarahkan Gubernur Jawa Barat, DPRD Jawa Barat dan Kementerian terkait, Eiger menjunjung tinggi hukum dan patuh akan hukum di Indonesia. Dia berharap penertiban alih fungsi pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan di Jawa Barat dapat dilaksanakan secara merata.

2. Harus ada perbaikan dalam tata ruang dan kepastian berusaha

Dok. Istimewa

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono mengatakan, selain membahas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perkebunan di Jawa Barat, Rapat Gabungan ini juga membahas penyegelan dan pembongkaran bangunan di kawasan hutan dan perkebunan di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung Barat.

"DPRD Jabar mendukung langkah Gubernur Jawa Barat terkait penertiban alih fungsi pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan di Jawa Barat yang mengganggu ekosistem ," ujar Ono Surono.

Ke depan, DPRD Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat akan menyusun langkah-langkah ke depan karena harus ada kepastian terkait tata ruang dan kepastian hukum, kepastian berusaha, di seluruh Jawa Barat.

3. Pemeriksaan kawasan wisata akan diperketat

IDN Times/Debbie Sutrisno

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku ingin para pakar untuk segera melakukan kajian terkait dampak lingkungan pada proyek kawasan wisata yang dibangun oleh Eiger baik di kaki Tangkuban Parahu (KBB) dan Kawasan Puncak.

Dedi mengungkapkan akan melibatkan para pakar untuk melakukan audit, untuk menilai dampak perubahan tata ruang dan pembangunan di daerah resapan terhadap ekonomi dan ekologi.

"Kami sudah bersurat (pada pihak terkait). Agar pakar melakukan pemeriksaan dampak dari perubahan tata ruang, dampak dari pembangunan di daerah resapan itu. Implikasinya apa terhadap ekonomi maupun ekologi," kata Dedi di Gedung Sate Bandung, Selasa.

Dedi menjelaskan hasil kajian para pakar itu akan menjadi kebijakan selanjutnya yang akan dikeluarkan oleh Pemprov Jabar. Namun dia juga mengaku telah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk menyegel Proyek Eiger Camp di Tangkuban Parahu.

"Tapi kalau Eiger sudah saya tetapkan tidak boleh dilanjutkan," ujarnya dikutip dari ANTARA.