Program Wajib Halal Oktober 2026, Jabar Dapat 275 Ribu Sertifikat

Kebijakan ini, kata dia bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi bagian dari upaya memberikan jaminan, rasa aman, dan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional, khususnya dari Jawa Barat.

Ia mengungkapkan, alokasi anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, tersedia kuota 275 ribu sertifikat halal untuk Jawa Barat. Selain itu, Disperindag Jabar juga mengalokasikan dukungan fasilitasi melalui APBD sebanyak 200 kuota.

"Jika kita berjalan masing-masing akan semakin sulit untuk target tersebut dapat tercapai, sehingga diperlukan sinergi lintas sektor," ucapnya.

Dengan itu, Disperindag Jabar mendorong kolaborasi antar lembaga melalui pertukaran data dan informasi, sinkronisasi program pembinaan, dukungan kebijakan di daerah, serta penguatan jejaring antara instansi, pelaku usaha, dan pendamping halal.

Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha BPJPH Provinsi Jabar, Saepul Falah menyebut, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar, dengan 86,7 persen penduduk beragama Islam. Selain itu, sekitar 30-40 persen keputusan pembelian dipengaruhi oleh label halal, dan 93 persen muslim Indonesia menganggap nilai agama dalam produk sangat penting.

Saepul menegaskan, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi Jaminan Produk Halal.

Dia menjelaskan, skema sertifikasi halal kini telah bertransformasi dari voluntary menjadi mandatory, dengan penahapan kewajiban yang diatur dalam regulasi terbaru. Khusus produk makanan dan minuman bagi pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan hingga 2026.

"Terdapat berbagai manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha, di antaranya meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, meningkatkan omzet dan margin usaha, memperkuat daya saing produk, hingga memenuhi kewajiban regulasi pemerintah," kata dia.