Pengamat Unpad: KDM Bisa Duet dengan Pramono Anung di Pilpres 2029
- Pengamat Unpad Muradi menilai Pemilu 2029 menjadi momentum bagi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk maju ke kontestasi politik nasional.
- Muradi menyebut KDM perlu dukungan partai besar berdaya elektoral tinggi, serta menghitung risiko jika memilih tidak berada di bawah Partai Gerindra.
- Menurut Muradi, KDM berpeluang pindah partai, termasuk ke Golkar atau PDIP, dan duet KDM-Pramono Anung dinilai layak dipertimbangkan untuk Pilpres 2029.
Bandung, IDN Times - Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan, Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi menilai, pemilihan umum mendatang merupakan momentum yang tepat untuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM melangkah ke kontestasi nasional.
Menurut Muradi, KDM bisa menggunakan perahu atau partai politik lain untuk kemudian berduet dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Sebab, politik merupakan momentum di mana sebelumnya, Joko 'Jokowi' Widodo pun memanfaatkan peluang tersebut.
"Jangan lupa, politik itu momentum. Sama seperti orang kemudian mengatakan Pak Jokowi di Jakarta dulu. Momentum Pak Jokowi ya sekarang, kemarin tahun 2014 itu gitu. Baru dua tahun di Jakarta dia pindah gitu," ujar Muradi saat dikonfirmasi, Senin (24/8/2028).
1. Pilpres mendatang merupakan momentum KDM
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Meski begitu, Muradi menyampaikan, hal ini tergantung dari pilihan KDM apakah mau memanfaatkan momentum tersebut atau mengikuti kehendak dari pimpinan Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
"Nah, tinggal maunya beliau apa? Apakah mau menjaga momentum tadi? Sudahlah saya siap menunggu perintah arahan dari Pak Prabowo, maka dia akan akan bisa opsinya adalah memilih menjadi orang nomor satu lagi di Jawa Barat," katanya.
Apabila KDM memilih untuk maju ke level nasional atau dalam hal ini Pilres, maka perlu partai yang besar, degan elektoral yang tinggi untuk membantu mendongkrak elektabilitas.
"Tapi saya rasa kalau melihat momentum politik, 2029 momentumnya dia. Mau diambil atau gak? Kalau gak diambil risikonya dia nanti 2034 momentumnya belum tentu dia untuk akan maju dalam kontestasi politik di 2034," katanya.
2. Harus mulai dihitung untuk langkah ke depan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin) Muradi juga menyarankan agar KDM sudah harus mulai menghitung baik buruknya jika hendak maju ke tingkat nasional dengan tidak menjadi anggota Partai Gerindra. Hal ini menurutnya harus sudah mulai dipikirkan saat ini oleh Dedi Mulyadi.
"Coba deh timnya KDM menghitung kalkulasi misalnya baik buruknya dia tidak di bawah Gerindra. Jadi jangan kalkulasi soal kendaraan politik semata. Kalkulasi juga misalnya kalau dia nggak di bawah Gerindra posisinya seperti apa," tuturnya.
Berbagai simulasi tersebut, kata Muradi harus dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya akan seperti apa.
"Kalkulasi itu harus dihitung betul. Makanya saya sih berharap kan timnya KDM menghitung betul tahapan-tahapan itu supaya sesuai dengan apa yang menjadi karakter dia gitu. Kalau nggak saya khawatir kemudian tadi dia hilang momentumnya," katanya.
3. Yakin KDM akan pindah partai
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Lebih lanjut, Muradi menilai, KDM besar kemungkinan akan berpindah partai untuk memanfaatkan momentum Pemilu mendatang. Dedi Mulyadi menurut Muradi, akan maju ke Pilpres 2029 dan pasangan yang serasi bisa dengan Pramono Anung.
"Bahwa KDM akan akan pindah perahu. Dia tidak akan menunggu apakah Prabowo milih maju atau gak. Dia akan memilih untuk kemudian apa melompat ke partai yang dianggap sesuai dengan karakter dia. Bisa kembali ke Golkar, bisa ke PDIP misalnya," tuturnya.
"Saya kira pasangan KDM-Pramono Anung layak untuk kemudian dipertimbangkan betul oleh KDM maupun oleh PDIP gitu, sambungnya.
Promo merupakan orang yang bisa mendampingi KDM karena, menurut Muradi, Gubernur DKI Jakarta itu merupakan politisi teknokratis yang dekat dengan partai-partai lainnya.
"Nah, mesin politiknya siapa ya KDM. Jadi KDM nomor satu, nomor duanya Pramono. Atau misalnya KDM lewat partai Golkar lagi kan ini juga belum tentu betul-betul keluar kan dari Golkar," ujar Muradi.
