Korban Banjir Minta Relokasi Setelah 2 Tahun Terlantar, KDM Siapkan Rp4,8 M
- Warga korban banjir di Kampung Cisarua, Desa Cidadap, Sukabumi, mengaku hampir dua tahun terlantar tanpa kepastian uang kontrakan Rp10 juta dan relokasi rumah.
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan Pemprov telah menyalurkan sekitar Rp6,093 miliar bagi korban bencana Sukabumi, termasuk biaya hidup serta pembangunan rumah di Palabuhanratu dan Nyalindung.
- Pemprov Jabar menyiapkan Rp4,8 miliar untuk 120 KK terdampak di Simpenan, dengan bantuan Rp40 juta per keluarga, asalkan Pemkab Sukabumi menyediakan lahan pembangunan rumah.
Bandung, IDN Times - Warga korban bencana alam banjir di Kampung Cisarua, Kabupaten Sukabumi menyampaikan curahatan hatinya melalui video yang dipublikasikan di media sosial. Mereka meminta kepastian relokasi setelah dua tahun belum dapat kepastian untuk uang kontrakan dan juga tempat tinggal.
"Untuk Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi, tolong perhatikan kami juga, Pak. Di sini sebagai warga Kampung Bapak Kanti Sarwat, Kadapa, dan yang lainnya, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan. Kami di sini sudah hampir dua tahun masih terlantar," ujar salah seorang warga dalam video tersebut, dikutip Senin (24/8/2026).
"Belum mendapatkan kepastian mengenai uang pengontrakan Rp10 juta dan tempat tinggal. Kami di sini sangat membutuhkan bantuan Bapak," ucapnya.
1. Pemprov Jabar siapkan Rp4,8 miliar
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menunggangi kuda putih saat Kirab Budaya Tatar Sunda di Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Merespons hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM memastikan pihaknya telah menyalurkan bantuan sekitar Rp6,09 miliar bagi masyarakat terdampak bencana tersebut sejak dirinya mulai menjabat pada 20 Februari 2025.
Saat ini, Pemprov Jabar kembali menyiapkan sekitar Rp4,8 miliar untuk membantu 120 kepala keluarga (KK) terdampak bencana di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Bantuan pertama disaluran berupa biaya hidup sebesar Rp10 juta per keluarga kepada 28 korban bencana di Kecamatan Simpenan. Total bantuan tersebut mencapai Rp280 juta.
Pemprov Jabar juga membangun 20 unit rumah berarsitektur Sunda di Kecamatan Palabuhanratu pada 2025. Setiap unit memiliki nilai sekitar Rp120 juta, termasuk tanah, pemasangan paving block, dan kebutuhan lainnya. Total anggaran pembangunan tersebut mencapai sekitar Rp2,538 miliar.
2. Minta Pemkab Sukabumi menyiapkan tanah untuk relokasi
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Selain itu, Pemprov Jabar membangun 20 unit rumah di Kecamatan Nyalindung dengan total anggaran sekitar Rp800 juta. KDM menyebut, secara keseluruhan bantuan yang telah disalurkan Pemprov Jabar untuk masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Sukabumi mencapai sekitar Rp6,093 miliar.
"Tadinya saya tidak akan menyampaikan tentang nilai-nilai bantuan yang sudah disalurkan ke warga Kabupaten Sukabumi yang terdampak bencana setelah saya mulai memimpin sebagai Gubernur Jawa Barat," ujarnya.
Setelah memaparkan bantuan tersebut, KDM mengatakan Pemprov Jabar tetap akan menangani warga Desa Cidadap yang belum mendapatkan kepastian bantuan.
Menurut KDM, Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebelumnya telah mengajukan usulan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, hingga kini bantuan tersebut belum terealisasi.
"Karena mungkin sampai hari ini belum ada realisasinya maka akan segera kami tangani, dengan catatan pemerintah kabupatennya menyiapkan tanah," kata KDM.
3. Total kebutuhan mencapai 120 kepala keluarga
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil) KDM mengungkapkan, kebutuhan bantuan tersebut tidak hanya mencakup 46 KK di Desa Cidadap yang menyampaikan keluhan. Berdasarkan pendataan, total terdapat 120 KK terdampak bencana di Kecamatan Simpenan yang membutuhkan bantuan rumah.
Jika setiap KK mendapatkan bantuan sebesar Rp40 juta, Pemprov Jabar perlu menyiapkan anggaran sekitar Rp4,8 miliar.
KDM mengatakan, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah penyediaan lahan untuk pembangunan rumah warga terdampak.
"Untuk itu mari kita sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan seluruh problem masyarakat ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyelesaikan seluruh problematika yang terjadi di masyarakat secara bersama dengan bupati dan wali kota," kata dia.
