Plt Dinkes Jabar dan Kadis Bina Marga Terpapar COVID-19

18 Jun 2021, 11:43 WIB

Pelaksana tugas Dinkes Jabar Dewi Sartika. IDN Times/Istimewa

Bandung, IDN Times - Pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Barat yang terpapar COVID-19 terus bertambah. Setelah Sekda Jabar, kali ini giliran Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Jabar Dewi Sartika dan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar Koswara juga positif COVID-19.

Hal ini disampaikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. "Benar bahwa Pak Sekda dan beberapa kepala dinas perangkat daerah terkonfirmasi positif COVID-19," kata Emil melalui siaran pers, Jumat (18/6/2021).

Untuk Sekda Jabar Setiawan, Emil memastikan kondisi yang bersangkutan saat ini baik-baik saja dan tidak mengalami gejala. Setiawan pun langsung menjalankan isolasi mandiri.

"Karena tidak memiliki gejala maupun keluhan, Pak Sekda dan kepala perangkat daerah yang terkonfirmasi positif COVID-19 melakukan isolasi mandiri," ucapnya.

1. Penelusuran kontak erat tengah dilakukan

Ilustrasi uji swab PCR.IDN Times/GrabHealth

Menurutnya, Pemprov Jabar sedang melakukan penelurusan kontak erat dengan mengumpulkan informasi terkait kegiatan Sekda Jabar sebelum terkonfirmasi positif COVID-19.

"Saat ini sedang disebarkan pertanyaan teknis terkait konfirmasi COVID-19 melalui form wawancara online dan pelengkapan informasi lainnya melalui wawancara secara daring kepada sekretaris pejabat tersebut, dan sedang dalam proses pengumpulan data," ucapnya.

2. Puluhan ASN di Gedung Sate positif COVID-19

Ilustrasi Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (IDN Times/Debbie Sutrisno)

Menurutnya, Pemprov Jabar sedang melakukan penelurusan kontak erat dengan mengumpulkan informasi terkait kegiatan Sekda Jabar sebelum terkonfirmasi positif COVID-19.

3. Lockdown tidak diterapkan secara maksimal

Ilustrasi lockdown (IDN Times/Arief Rahmat)

Penerapan lockdown tidak sepenuhnya diberlakukan. Sebab, Sumasna bilang, ada beberapa ASN yang memang membutuhkan mobilitas ke Gedung Sate. Namun, penerapan work from home (WFH) tetap dilakukan semaksimal mungkin pada pegawai.

"Di edaran kita cantumkan semuanya WFH dulu. Tapi memang agak sulit karena harus ada yang bolak-balik. Jadi tetap kami ada toleransi, karena masih ada yang harus bolak-balik ke kantor untuk urusan pekerjaannya," katanya.

Lockdown juga diberlakukan untuk tempat atau fasilitas umum yang kerap digunakan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerumunan yang berpotensi menyebarkan COVID-19.

"Fasilitas lain off, misalkan masjid, kantin, kita off-kan, karena itu kita tidak boleh sama sekali. Cuma ruang kerja yang boleh ada aktivitas, itu pun karena masih ada yang harus bolak-balik bekerja," kata dia.