Pilkades Elektronik di Jabar Diklaim Hemat Anggaran Sampai 90 Persen
- Pelaksanaan Pilkades serentak secara digital di Kabupaten Karawang selesai digelar
- Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat mengklaim gelaran ini berdampak positif terhadap penghematan anggaran hingga 90 persen
- Tingkat partisipasi masyarakat menembus angka rata-rata di atas 80 persen, dengan Desa Cadaskertajaya mencapai 91 persen, Balongsari mencatatkan kehadiran 84,11 persen, dan Tanjungmekar sebesar 82 persen
Bandung, IDN Times - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak secara digital di Kabupaten Karawang selesai digelar. Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat mengklaim gelaran ini berdampak positif terhadap penghematan anggaran hingga 90 persen.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Jawa Barat, Ade Afriandi mengatakan, berdasarkan data rekapitulasi sementara, tingkat partisipasi masyarakat menembus angka rata-rata di atas 80 persen.
"Partisipasi pemilih di Desa Cadaskertajaya mencapai angka fantastis 91 persen dari 2.478 pemilih. Sementara Desa Balongsari mencatatkan kehadiran 84,11 persen dan Desa Tanjungmekar sebesar 82 persen," ujar Ade dikutip Senin (29/12/2025).
1. TPS diklaim ramah disabilitas
Ade menuturkan, selain antusiasme yang tinggi, aspek inklusivitas menjadi poin evaluasi positif. Seperti yang terjadi di Desa Wanakerta, di mana panitia menyediakan fasilitas khusus dan layanan jemput bola bagi warga berkebutuhan khusus.
"Seperti di Wanakerta, TPS-nya sudah ramah penyandang disabilitas. Ada langkah konkret dari KPPS, misalkan menyediakan kursi roda ataupun petugas khusus yang siap mengantar dan membantu pemilih penyandang disabilitas maupun lansia. Ini inisiatif kemanusiaan yang patut dicontoh," ujar Ade.
2. Konvensional satu TPS bisa mencapai Rp25 juta
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ono Surono mengatakan, Pilkades Elektronik di Karawang ini mampu melakukan penghematan anggaran signifikan dibandingkan metode konvensional yang biaya satu TPS saja mencapai puluhan juta Rupiah.
"Satu TPS secara konvensional bisa menghabiskan Rp25 juta. Dengan sistem elektronik ini, kita bisa menghemat hingga sepersepuluhnya saja per TPS atau hemat biaya 90 persen," kata Ono.
3. Didorong bisa diterapkan ke Pileg dan Pilpres
Ono menambahkan, efisiensi dana tersebut harus dikembalikan kepada rakyat berupa perbaikan infrastruktur desa dan kebutuhan lainnya. Dia mengatakan, gelaran ini berbeda dengan uji coba sebelumnya di Indramayu yang hanya satu TPS per desa, di Karawang sistem ini diterapkan secara menyeluruh.
"Jika di tingkat desa dengan dinamika politik yang paling sensitif saja bisa berhasil, maka sangat mungkin diterapkan ke Pemilu Legislatif, Pilpres, hingga Pilkada," kata dia.
