Tentang Sifat Koruptif Pejabat dan Masyarakat, Dedi Mulyadi Beri Penjelasan
- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan penjelasan mengenai pernyataannya tentang sifat koruptif masyarakat dan pemimpin.
- Dedi menegaskan bahwa sifat serakah dan potensi koruptif merupakan bagian dari fitrah manusia yang ada pada setiap orang, bukan hanya pejabat atau politisi.
- Dedi menekankan bahwa baik pemimpin maupun rakyat sama-sama harus memperbaiki diri dan taat pada aturan untuk menghilangkan persoalan koruptif.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan penjelasan lengkap mengenai pernyatan masyarakat sama koruptifnya dengan pemimpin yang ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, beberapa waktu kemarin. Pernyatan Dedi ini terekam video dan tersebar luas di media sosial.
Menurutnya, ada kesalahan persepsi yang berkembang di masyarakat mengenai sifat koruptif ini. Dia menjelaskan maksud dari pernyatan tersebut, di mana masyarakat maupun peimpin menurutnya sama-sama punya potensi koruptif dan serakah.
Sifat serakah dan potensi koruptif itu, kata Dedi merupakan bagian dari fitrah manusia yang ada pada setiap orang, bukan hanya pejabat atau politisi.
"Sama, ya sama, saya kan punya pengalaman. Dikasih kios satu, ingin adiknya masuk, pengen saudaranya masuk, ingin menguasai seluruh kios gratis. Kan ada pengalaman," kata Dedi saat menjelaskan latar belakang pernyataannya, Senin (25/8/2025).
1. Sifat koruptif ada di semua manusia
Dedi mencontohkan pengalamannya saat menjabat bupati di Purwakarta, di mana ada warga yang diberi fasilitas tempat usaha secara gratis, tetapi justru disewakan kepada orang lain dengan harga tinggi. Padahal, harga sewa sudah dibayarkan oleh pemerintah.
"Pengalaman saya dulu di Pasar Rebo Purwakarta. Video YouTube-nya ada, lapak disewakan Rp11 juta, padahal itu gratis disediakan bagi pedagang. Jadi, ya potensi koruptif itu bukan hanya pada kita ini, para politisi, termasuk diri saya, masyarakat juga sama punya sifat koruptif," tuturnya.
Dedi menilai sifat serakah adalah bagian dari fitrah manusia, sementara negara memiliki fungsi penting untuk mengatur agar tidak terjadi penyalahgunaan.
"Itu fitrah manusia. Setiap manusia itu punya potensi dalam dirinya serakah. Makanya, fungsi negara itu mengatur agar kebuasan itu tunduk pada undang-undang. Intinya kan itu," tutur Dedi.
2. Pemimpin dan rakyatnya harus sama-sama memperbaiki diri
Lebih lanjut, Dedi menekankan, baik pemimpin maupun rakyat harus bersama-sama memperbaiki diri dan taat pada aturan. Oleh karena itu, menurutnya, persoalan sifat koruptif ini harus dihilangkan dengan mengikuti semua aturan yang berlaku.
"Bagi saya, mau pemimpin, mau rakyat, ya dua-duanya harus bener, gitu lho," katanya.
Sebelumnya, dalam video yang beredar, Dedi menyinggung soal program perhutanan sosial yang menurutnya sering disalahgunakan. Seharusnya, perhutanan sosial memberi ruang bagi rakyat untuk mengakses hutan sehingga dapat mengembangkan ekosistem kehutanan yang menopang kehidupan ekonomi.
Namun, kenyataannya, lahan garapan justru dijual dan dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman.
"Kan ini problem lagi sehingga hari ini saya ingin segera melakukan penataan itu. Kalau nanti ada komitmen yang kuat antara Pemprov Jabar, Unpad, dan Kementerian Kehutanan, kami wajibkan seluruh penerima hak perhutanan sosial menanam tanaman agroforestri, di antaranya kelapa dan sukun," katanya.
3. Dedi Mulyadi sebut semua manusia punya karakter serakah
Dedi menekankan bahwa masyarakat masa kini berbeda dengan masyarakat di era 1960-an atau 1970-an. Karakter masyarakat sekarang, menurutnya, sama dengan pemimpin: sama-sama punya potensi serakah.
"Rakyat hari ini adalah rakyat tahun ini yang karakternya sama dengan kita. Sama buasnya, kadang sama serakahnya. Cuma beda tingkatan kekuasaannya," ujarnya.
"Ini rakyat, pak. Jadi, sifat koruptif, sifat nepotisme bukan hanya milik politisi kayak Dedi Mulyadi. Enggak usah menunggu orang lain, karena semua orang juga punya karakter serakah," tutur Dedi.
