Perda PKL untuk Melindungi Pedagang dan Kota Bandung Tetap Tertib

Menurut Upep, PKL butuh penataan dan pembinaan agar tetap bisa menghidupi keluarganya. Pemerintah jangan hanya melakukan penertiban saja. Tetapi, pemerintah juga harus menata dan membina. 

Upep mengatakan, ketika sosialisasi ke PKL mereka berharap bisa berjualan di tempat yang ada pembelian.  Pedagang juga bersedia mentaati aturan dan tidak berjualan di tempat terlarang.

Upep mengatakan, pedagang yang terlanjur berjualan di tempat terlarang jangan hanya dilarang apalagi ditertibkan. Dia berharap, larangan yang dilakukan pemerintah juga harus diberikan solusi dan relokasi yang menguntungkan bagi semua pihak. 

"Sehingga, pedagang bisa tetap mencari nafkah dengan berjualan di tempat yang sesuai peruntukannya," ujarnya.

Upep mengatakan, untuk mencari solusi agar saling menguntungkan harus duduk bersama agar tidak ada lagi perselisihan antar pedagang dan pemerintah. 

"Kota Bandung harus tertata rapi tapi pedagang harus bisa mencari nafkah, makanya DPRD membuat Perda, menerima masukan dari pedagang dan pemerintah," ujar Upep.

Upep menyebutkan, untuk melengkapi perda ini, pansus mengadakan studi banding ke Kota dan kabupaten di Jawa Barat. Menurut Upep, selama ini PKL banyak yang melanggar karena kurang sosialisasi terkait zona merah, kuning, dan hijau.

"Di perda yang baru tak ada istilah zona merah, kuning, dan hijau. Tetapi ada lokasi yang dilarang dan diperbolehkan untuk PKL," ujarnya.

Upep berharap Perda terkait PKL bisa diterima semua kalangan dan tujuan utamanya melindungi pedagang dan Kota Bandung tetap tertib.