Perbaikan Iklim Sektor Pariwisata Baru Bisa Dilakukan Mulai Juni 2020

30 Mar 2020, 20:01 WIB

Debbie Sutrisno

News

Channel

Add Us on Google

Perbaikan Iklim Sektor Pariwisata Baru Bisa Dilakukan Mulai Juni 2020

IDN Times/Istimewa

Bandung, IDN Times - Pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi virus corona (COVID-19). Pelarangan adanya aktivitas ramai dan ditutupnya sejumlah akses bagi para wisatawan lokal dan asing membuat tempat wisata minim pengunjung.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat (Jabar) Dedi taufik menuturkan, pembenahan Industri pariwisata yang mengalami penurunan signifikan akibat virus corona (Covid-19) memerlukan waktu. Semua pemerintah daerah telah diminta bersinergi merumuskan kebijakan sekaligus membuat mitigasi agar siap ketika pandemi usai.

Dia menyebut, berdasarkan rapat konsolidasi dengan pemerintah pusat, ada tiga poin dalam rencana mitigasi dampak corona sesuai dengan standar World Tourism Organization (UNWTO).

"Pada tahap I masa tanggap darurat di bulan Mei sampai 29 Mei, lalu tahap II pemulihan pasca pandemik covid-19 berlangsung pada Juni sampai Desember 2020, kemudian tahap normalisasi berlangsung pada Januari hingga Desember 2021," ujar Dedi ketika dihubungi, Senin (30/3).

1. Penurunan industri pariwisata di Indonesia siginifikan

pexels.com/Loyale Tran

Dedi menuturkan, berdasarkan data yang dihimpun Kemenparekaf per 25 Maret, penurunan industri pariwisata berlangsung sangat signifikan. Beberapa indikatornya adalah tingkat hunian kamar mengalami penurunan

Rata-rata penurunan di tingkat huni kamar mencapai 25 persen sampai 50 persen, harga penjualan kamar 10 persen sampai 25 persen, total pendapatan hotel 25 sampai dengan 50 persen.

Okupansi hotel di Bali turun 20 persen sampai 40 persen sebelum imbauan pembatasan aktivitas dari pemerintah pusat. Setelah imbauan berjalan, angkanya hanya berada angka 8 sampai 33 persen.

"Mall dan ritel di Jakarta Bekasi dan Banten omzet turun hingga 80 persen, pengunjung 10 sampai 15 persen. Penurunan jumlah penonton bioskop di beberapa kota Besar, seperti Jakarta turun 60 persen, Tangerang 35 persen, Bandung, Bogor, Bekasi Bali, Yogyakarta, Semarang 30 persen," ujarnya.

Setelah imbauan pembatasan dari pemerintah pusat, industri selam 100 persen pembatalan paket, wahana rekreasi turun 90 persen, industri acara 84 persen pembatalan, biro perjalanan terjadi penurunan 94,1 persen.

2. Kebijakan pembenahan sektor ini bergantung perkembangan situasi pandemi

Kota Depok melakukan tes cepat (rapid test) pendektesian COVID-19 dengan sistem "drive thru" di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Minggu (29/3/2020) (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Meski pemerintah pusat dan daerah memprediksi kondisi pandemi corona (COVID-19) bisa selesai pada akhir Mei, tapi pembenahan yang direncanakan tetap melihat perkembangan situasi nanti. Sebab, kebijakan tidak bisa dijalankan ketika persoalan penyebaran virus ini masih masif di Indonesia karena itu bisa membahayakan.

"Semua bergantung situasi yang berkembang. Tentu kami berharap pandemi pandemi ini berakhir dengan cepat. Pemerintah pusat dan daerah sedang mengupayakannya,” kata Dedi.

3. Sekarang yang paling penting adalah membantu masyarakat kurang mampu

Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Dedi, saat ini pemerintah pusat dan daerah masih melakukan pengkajian untuk memberikan bantuan kepada sektor pariwisata baik industri maupun pelaku UMKM dan pekerja informal yang terdampak.

Misalnya, ada usulan insentif dan keringanan pembayaran pajak bagi dunia usaha pariwisata. Lalu, realokasi anggara untuk penanganan corona sesuai arahan dari pemerintah pusat.

"Termasuk percepatan bantuan keuangan kepada masyarakat yang mengalami krisis ekonomi," kata dia.

Di sisi lain, Dedi meminta pemerintah pusat sekarang lebih tegas dalam mengatur alur masuk keluar warga dari DKI Jakarta dan sekitarnya ke daerah lain seperti Jawa Barat. Jangan sampai pergerakan mereka justru membuat penyebaran virus corona semakin parah.