Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Jabar Berlaku Bulan Ini

20 Mar 2025, 11:36 WIB

ilustrasi pelat S (dok. IDN Times/Uswatun Khasanah)

Bandung, IDN Times - Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat mulai diberlakukan kembali pada 2025. Program ini berlaku untuk kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat dan wilayah hukum Daerah Metro Jaya.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Gubernur Jawa Barat mengumumkan pembebasan Tunggakan atas Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor untuk seluruh tunggakan pajak dan denda kendaraan bermotor untuk tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

Namun, masyarakat diminta untuk tetap taat membayar pajak yang terhitung pada tahun 2025 dan seterusnya.

1. Pajak kendaraan dengan tahun berjalan tetap dibayarkan

ilustrasi seorang pengendara motor terkena tilang (dok. Polresta Balikpapan)

Batas waktu mulai 20 Maret 2025 hingga 6 Juni 2025 bagi pemilik kendaraan bermotor untuk segera memperpanjang pajak tanpa perlu membayar tunggakan pokok dan denda tahun sebelumnya.

Tunggakan pajak kendaraan untuk tahun 2024 dan sebelumnya tidak perlu dibayar, namun untuk pajak kendaraan tahun berjalan tetap harus dibayarkan.

2. Program serupa sudah sering dilakukan

ilustrasi jajaran motor dalam berbagai warna di parkir (pexels.com/Jepret Pret)

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik menindaklanjuti program itu dengan membuat kebijakan keputusan Gubernur yang dijadikan pedoman teknis pelaksanaan pemutihan tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat.

Hal ini merupakan kebijakan dari upaya yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti relaksasi, diskon dan program serupa.

Dari sisi layanan, pendekatan teknologi untuk memudahkan pembayaran sudah berjalan melalui digitalisasi seperti E-Samsat, aplikasi Sambara melalui Jabar Apps Sapawarga, hingga Samsat Jebret.

3. Berharap banyak warga makin patuh membayar pajak kendaraan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025). (Linna Susanti/IDN Times).

Pemerintah sebenarnya sudah melancarkan berbagai program untuk menarik minat masyarakat dalam membayar pajak, mulai dari program samsat keliling, hingga layanan samsat drive thru. Lewat progam-program tersebut, diharapkan sisi kepatuhan semakin meningkat dan tidak ada lagi status yang menunggak pajak.

"Kemudian, dengan kebijakan ini diharapkan data kepemilikan kendaraan akan lebih tertib dan akurat. Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bukan atas nama pribadi bisa segera mengurus bea balik nama yang sudah digratiskan," ujar Dedi Taufik melalui keterangan resmi, Kamis (20/3/2025).

"Namun, untuk biaya TNKB, STNK, dan BPKB tetap dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata dia.