Pemprov Jabar Siapkan Rp600 Miliar Bantu Benahi Jalan Kabupaten Kota
- Pemprov Jabar siapkan bantuan keuangan Rp400 miliar hingga Rp600 miliar untuk perbaikan jalan di kabupaten dan kota.
- Bantuan akan disalurkan secara merata tanpa wilayah yang dispesialkan, serta mendukung sarana vital lainnya seperti dump truck, mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan ICU mini.
- Pemerintah pusat mengurangi dana transfer untuk daerah di Jawa Barat termasuk pemerintah provinsi, dengan pengurangan mencapai triliunan rupiah.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan tetap memberikan bantuan kepada kabupaten dan kota meski saat ini pemerintah pusat mengurangi dana transfer untuk daerah. Salah satu bantuan yang akan diberikan yaitu untuk pembenahan jalan.
Adapun Pemprov Jabar menyiapkan bantuan keuangan (Bankeu) dengan plafon Rp400 miliar hingga Rp600 miliar yang mana khusus untuk perbaikan jalan saja.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, alokasi tersebut sesuai arahan dari gubernur yang mana kondisi fiskal tidak boleh menjadi alasan terhambatnya layanan publik, terutama jalan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
"Itu dari tiap kabupaten/kota sudah kita list dan mudah-mudahan 2026 dengan segala keterbatasan, kami akan support ke kabupaten/kota," ujar Dedi, dikutip Sabtu (4/10/2025).
1. Pembagian dipastikan akan merata
Bantuan ini nantinya akan diserahkan secara merata, dan tidak ada wilayah yang dispesialkan. Dedi memastikan, semuanya akan mendapatkan alokasi anggaran tersebut pada tahun mendatang. Artinya, bantuan tidak dicairkan dalam APBD perubahan 2025, melainkan anggaran murni 2026.
"Merata, tiap kabupaten/kota dapat dan diprioritaskan untuk dieksekusi di 2026," katanya.
2. Sudah ada plafon khusus untuk kabupaten dan kota
Tak hanya jalan, Pemprov Jabar juga akan memberikan dukungan sarana vital lainnya, seperti dump truck di 27 kabupaten/kota, mobil pemadam kebakaran di sejumlah kota, serta ambulans dan ICU mini untuk desa-desa terpencil.
"Nah, ini kami lakukan walaupun dengan kondisi yang tadi (anggaran) terbatas," kata Dedi.
Dengan beberapa alokasi anggaran ini, Pemprov Jabar berharap pelayanan publik di tingkat daerah tetap terjaga, meski saat ini pemerintah pusat mengurangi dana transfer untuk seluruh daerah di Jabar termasuk pemerintah provinsi.
"Jadi kita ada plafon khusus, untuk kabupaten/kota antara Rp400 sampai Rp600 miliar," ucapnya.
3. Pengurangan dana transfer sampai triliunan Rupiah
Sebelumnya, Dedi mengatakan, pemerintah pusat melakukan pengurangan dana transfer tidak hanya ke pemerintah provinsi, melainkan ke kabupaten kota untuk APBD 2026. Pengurangan ini pun cukup drastis. Seperti di Provinsi Jawa Barat, pengurangan dana transfer mencapai Rp2,458 triliun. Sementara untuk 27 kabupaten dan kota berkurang Rp2,7 triliun.
Dari jumlah tersebut, paling tinggi pengurangannya yaitu Kabupaten Bandung, di mana nilai pengurangannya hampir menembus Rp1 triliun.
"Itu tadi yang disampaikan Pak Gubernur, hampir mencapai Rp1 triliun. Dari APBD mereka sekitar Rp8 triliunan," ujar Dedi usai mendampingi Gubernur Dedi Mulyadi dalam rapat koordinasi bersama kabupaten/kota di Gedung Pakuan, Kota Bandung, dikutip Rabu (1/9/2025).
