Pemprov Jabar Dilaporkan ke Ombudsman Imbas Pembatalan Kegiatan Anies

11 Okt 2023, 19:40 WIB

(Istimewa)

Bandung, IDN Times - Komunitas Change Indonesia akan melaporkan Pemprov Jawa Barat ke Ombudsman terkait pembatalan penggunaan Gedung Indonesia Menggugat (GIM) untuk kegiatan disukai bersama Anies Baswedan, Minggu (8/10/2023).

Salah satu Presidium Komunitas Change Indonesia, Eko Arief Nugroho mengatakan, pembatalan itu merupakan kriminalisasi dalam hal penggunaan fasilitas milik pemerintah oleh Pemprov Jawa Barat untuk kegiatan politik.

Menurutnya, panitia pada awalnya sudah mendapat izin terkait penggunaan Gedung Indonesia Menggugat untuk acara diskusi. Hanya saja, pada Jumat sekitar pukul 11 malam, terbitlah pembatalan.

"Panitia diberi tahu bahwa izin penggunaan GIM dibatalkan oleh pengelola GIM dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat," ujar Eko, melalui keterangan resmi, Rabu (11/10/2023).

1. Berharap laporan diterima Ombudsman Jawa Barat

(Istimewa)

Eko menjelaskan, dengan pembatalan ini Change Indonesia akan melaporkan Pemprov Jabar pada Kamis, 12 Oktober 2023 besok. Hal ini dilakukan untuk berjalannya proses demokrarasi di Jawa Barat.

"Harapannya, dengan laporan kami ke Ombudsman Perwakilan Jawa Barat ini, menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan demokrasi yang semakin hari semakin terancam," kata Eko.

2. Bey Machmudin beda sikap pada kegiatan Anies dan Kaesang di Bandung

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Untuk diketahui, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menunjukkan sikap berbeda dalam kegiatan politik Bacapres Anies Baswedan, dan Ketum PSI Kaesang Pangarep di Kota Bandung, Minggu (8/10/2023).

Pada waktu bersamaan keduanya melakukan kegiatan di gedung milik Pemprov Jabar. Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan relawan Change Indonesia di Gedung Indonesia Menggugat (GIM).

Sedangkan putra kedua Presiden Joko "Jokowi" Widodo, beragenda menghadiri acara yang digelar oleh Gerakan Generasi Milenial Indonesia (GGMI) di SOR Arcamanik.

Berjalannya waktu, Pemprov Jawa Barat seketika melakukan pembatalan kegiatan Anies Baswedan di GIM. Hal itu dikarenakan kegiatan Anies berbau politis. Kondisi ini ditentukan dengan banyaknya sepanduk Capres di lingkungan gedung bersejarah itu.

Meski tidak diperkenankan kegiatan digelar di dalam gedung, Anies bersama relawan Change Indonesia tetap melangsungkan kegiatan di luar gedung. Anies kemudian duduk bersama dengan para relawan.

3. Bey sebut Kaesang tidak melanggar aturan

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Sedangkan untuk kegiatan Kaesang di GOR Arcamanik justru berjalan mulus. Ketua Umum PSI itu tetap bertemu dengan kelompok milenial dan berdiskusi bersama. Pada kegiatan ini sendiri Kaesang tidak ada obrolan yang menggiring tendensi ke salah satu Cawapres.

Meski begitu, setelah kegiatan, Pemprov Jabar melalaui Dinas Pemuda dan Olahraga langsung melayangkan surat teguran pada panitia. Sebab ada beberapa baliho partai politik.

Meski begitu, Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, ada beberapa perbedaan kasus kegiatan politik dari dua kegiatan itu. Menurutnya, pembatalan kegiatan Anies Baswedan dilakukan karena melanggar Peraturan KPU Pasal 71 Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Untuk kegiatan Kaesang, Bey mengatakan, diskusi itu benar dilakukan sesuai aturan. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, pada saat acara tidak ada obrolan yang mengarah pada pemilihan salah satu cawapres.

"Dalam diskusinya Mas Kaesang tidak menyampaikan sama sekali ajakan untuk memilih calon tertentu, partai tertentu, bahkan beliau menyebutkan semua partai, semua capres," ujar Bey, Selasa (10/10/2023).

Bey menambahkan, kegiatan yang didatangi Kaesang benar-benar murni untuk diskusi, bukan ajakan politik atau kegiatan politik lainnya. Meski begitu Pemprov Jabar tetap memberikan teguran setelah selesai acara.

"Kegiatan itu juga mengajak generasi muda untuk menggunakan hak suara pada pemilu. Jadi lebih pada berdiskusi, betul berdiskusi. Jadi ini kembali masalah penegakan aturan," kata dia.