Pemprov Jabar Bentuk Badan Pengelola Cekungan Bandung Raya

31 Mar 2022, 15:00 WIB

Ridwan Kamil

Bandung, IDN Times - Pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) telah membentuk Badan Pengelola Cekungan Bandung. Badan khusus ini dibentuk untuk melerai konflik banjir yang terjadi di wilayah Bandung Raya.

"Sudah lahir lembaga baru yaitu Badan Pengelola Cekungan Bandung sehingga lima wilayah yang sering bertengkar dan koordinasi urusan banjir, saling menyalahkan, itu sekarang punya tempat formal untuk mengoordinasikan," ujar Gubernur Jabar, Ridwan Kamil alias Emil di Gedung Sate, Kamis (31/3/2022).

1. Persoalan kawasan KBU akan diselesaikan

Ridwan Kamil. (ANTARA/Chairul Rohman)

Badan Pengelola Cekungan Bandung ini nantinya akan mengoordinasikan lima daerah meliputi Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang. Emil bilang, ada beberapa isu yang akan ditangani lembaga baru ini.

"Isu yang dikelola seperti tata ruang, misalnya di Kawasan Bandung Utara (KBU). Kedua (masalahnya) sumber daya air, namun isunya kompleks tidak hanya urusan air, maka minimal empat urusan kita sepakati tata ruang, air, transportasi, dan sampah," ungkapnya.

2. Akan banyak isu yang akan dikoordinasikan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Adapun saat ini yang paling mendesak dari Bandung Raya ialah persoalan banjir. Menurutnya, wilayah Bandung Raya tidak akan lagi saling menyalahkan persoalan banjir, karena lembaga ini akan terus berkoordinasi untuk mencari solusinya.

"Kita mulai dari krisis dulu, krisis rutinnya banjir dan akan diselesaikan. Kedua sampah, ketiga transportasi, kita akan ada lintas ruas baru, kompak semua sepakat, pembebasan lahannya. Dan yang terakhir adalah tata ruang," ucapnya.

3. Badan ini masih dipimpin oleh Plt

Ridwan Kamil. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Emil menambahkan, lembaga baru ini dipimpin oleh pelaksana tugas (plt) Asda 2 Pemprov Jabar yang berkantor di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar. Adapun lembaga ini bekerja di bawah naungan Pemprov Jabar dan kementerian dalam negeri (Kemendagri) serta Kemenpan RB.

"Anggarannya dari Pemprov Jabar, kalau untuk operasional dari Pemprov, saya yang gaji. Tapi kalau ada program, kita lihat apakah bisa full dari kita, kalau tidak masing-masing berkontribusi yang penting urusan rakyat beres," kata dia.