Pemkot Bandung Reaktivasi 71 Ribu Warga Bandung yang Sempat Dicoret dari PBI BPJS

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kehadiran pemerintah yang lebih responsif, khususnya dalam menjamin pelayanan dasar seperti kesehatan. Ia menegaskan, jangan sampai warga miskin kehilangan akses hanya karena persoalan administratif.

Farhan juga menyinggung kebijakan penghapusan sejumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia memastikan Pemkot Bandung bergerak cepat melakukan pemutakhiran data agar warga terdampak tetap terlindungi.

Dari 71.000 warga yang sebelumnya dicoret dari daftar penerima PBI, Pemkot Bandung melakukan verifikasi dan pembaruan data secara menyeluruh. Hasilnya, lebih dari 72.000 data baru berhasil dimasukkan sebagai penerima PBI.

“Untuk masyarakat di Kota Bandung, alhamdulillah telah kita tangani dengan sangat baik. Dari 71.000 orang yang dicoret telah kita mutakhirkan. Bahkan kita menambah menjadi lebih dari 72.000 data baru yang menjadi penerima PBI,” ungkapnya.

Farhan menekankan, seluruh jajaran kewilayahan, Dinas Kesehatan, hingga fasilitas pelayanan publik seperti Puskesmas dan RSUD harus proaktif di lapangan.

Jika ditemukan warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS atau PBI, maka harus segera didaftarkan melalui skema UHC.

“Apabila ada masyarakat miskin yang memerlukan bantuan tetapi tidak memiliki BPJS atau tidak tertera sebagai PBI, maka segera daftarkan dan gunakan UHC,” tegasnya.

Ia menyebut, dengan kondisi fiskal daerah yang masih cukup kuat, Kota Bandung memiliki kapasitas untuk menjamin pembiayaan UHC tetap berjalan optimal. Kesehatan, kata dia, merupakan hak dasar yang tidak boleh terhenti karena persoalan teknis.

“Dengan kelulusan fiskal yang masih cukup, kita bisa memberikan UHC yang baik kepada masyarakat,” katanya.