Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandung belum memberlakukan sanksi denda pada masyarakat yang tidak tertib kenakan masker. Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19, Ema Sumarna mengaku, masih menunggu aturan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Kami nunggu regulasi seperti apa, tindakan yang dilakukan seperti apa, teknik yang dilakukan seperti apa, yang kami lanjutkan saat ini memperingatkan warga masyarakat terbiasa memakai masker," ujar Ema di Balai Kota Bandung, Selasa (14/7/2020).
Ema mengatakan, pada dasarnya yang perlu dilihat oleh masyarakat bukan takut karena akan didenda. Menurutnya, masyarakat tetap harus memiliki kesadaran mandiri agar disiplin mengenakan masker ketika di luar rumah.
"Aparat juga pada dasarnya bukan mencari denda tapi kesadaran meningkat. Pandmik ini belum selesai. Makanya perilaku menerapkan protokol kesehatan," ungkapnya.
Meski demikian, Ema mengkalim angka kesadaran masyarakat yang tidak ingin menggunakan masker di Kota Bandung hanya 2.5 persen. Adapun sisanya masyarakat banyak ingin menggunakan masker.
"Tentu apresiasi tujuan nya warning, mengedukasi pemerintahan ke masyarakat. kalau diperingati tidak meresepon maka akan ditindak dengan denda," jelasnya.
Ema menegaskan, maksud pemberian denda pada masyarakat yang tidak tertib melakukan masker bukan untuk aparat mencari keuntungan. Denda diberikan agar masyarakat lebih disiplin dan tidak menyepelekan penggunaan masker.
"Regulasi bukan mencari uang, tapi hakekat utama kepentingan besar membangun kesadaran. Cuma kesadaran harus ditakuti dulu tapi seharusnya jangan ini untuk kepentingan kita," tuturnya.
Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana membuat aturan di mana warga yang tak menggunakan masker di tempat umum bakal dikenai denda Rp100 ribu. Denda ini diberlakukan berdasarkan kondisi penyebaran virus corona yang terus meningkat.
Data yang memperlihatkan banyaknya penularan tak membuat masyarakat mengenakan masker ketika bepergian. Justru kepedulian masyarakat menggunakan masker makin turun.
"Nanti semua aparat bisa melakukan tilang ini. Jadi bukan hanya polisi, tapi TNI dan Satpol PP juga bisa melakukannya," ujar Emil.