Bandung, IDN Times - Pemerintah memastikan belum berencana melakukan pembatasan pembelian untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya pertalite. Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengatakan, hingga sekarang pemerintah belum ada rencana tersebut termasuk dalam merevisi peraturan presiden (perpres).
"Intinya kami perlu memastikan para penggunanya itu masyarakat memang membutuhkan karena pertalite itu BBM bersubsidi," kata Pahala ditemui di Bandung, Minggu (4/12/2022).
Dia menegaskan, dalam waktu dekat pemerintah tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) atau Perpres terkait dengan pemakaian BBM bersubsidi oleh masyarakat.
Dengan demikian pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk kriteria kendaraan dengan cubicle centimeter (cc) tertentu pun belum ada.
"Pertimbangannya kami harus melihat, me-review, memastikan bagaimana pengaruh seperti kenaikan dari pada harga BBM.
"Penyesuaian BBM sampai sekarang belum. Kami belum ada rencana, bukan berarti gak kan yah. Tapi kita belum ada rencana ke sana " kata dia.
Pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi tak kunjung dilakukan oleh pemerintah. Padahal, kuota Pertalite dan Solar terancam ludes sebelum waktunya karena meningkatnya konsumsi BBM subsidi tersebut.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati mengatakan diberlakukannya pembatasan pembelian BBM subsidi akan diputuskan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Itu nanti Presiden yang memutuskan," kata Erika saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/9/2022) kemarin.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya tetap mengusulkan agar dilakukan pembatasan pembelian Pertalite dan Solar.
"Kalau dari kami tetap usulkan tapi nanti Presiden yang akan memutuskan," ujarnya.
Diketahui bahwa per 3 September 2022, pemerintah menaikkan harga Pertalite, Pertamax dan Solar. Menurut Erika, kenaikan harga dan pengendalian konsumsi adalah dua hal yang berbeda. Jadi pengendalian tetap harus dilakukan.
"Kalau harga dengan pengendalian kan dua hal yang berbeda, pengedalian tetap harus dilakukan," ujarnya.
Dia tak dapat memastikan apakah pengendalian konsumsi BBM subsidi akan diterapkan pada tahun ini. Sebab, sekali lagi keputusannya tergantung Presiden Jokowi.