Bandung Barat, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sanksi denda sebesar Rp3 juta bagi para pelanggar aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
PPKM Darurat sendiri resmi diterapkan per hari ini 3 Juli sampai 20 Juli mendatang. Kebijakan pembatasan ini diterbitkan demi menekan kasus penyebaran COVID-19 di wilayah Jawa Barat yang belakangan ini mengalami lonjakan.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, aturan PPKM Darurat di Jawa Barat sudah diatur dalam Perda Jawa Barat Nomor 5 tahun 2021 tentang ketertiban umum.
"Soal PPKM darurat ini aturannya sudah ada dan Perda Jawa Baratnya juga sudah ada tinggal pelaksanaan. Jadi kalau kata bahasa sundanya ini tuh 'nyingsieunan', siapa tahu dengan denda yang begitu besar sampai Rp 3 juta, masyarakat akan takut. Minimal takut dengan denda jadi nanti disiplin dengan sendirinya," ujar Uu saat ditemui di Padalarang, Sabtu (3/7/2021).
Uu menyebutkan, pemberlakuan sanksi tidak akan saklek langsung pada sanksi represif. Pihaknya tetap mengedepankan pendekatan persuasif sementara penindakan represif termasuk denda menjadi opsi terakhir yang bakal dilakukan.
"Tetapi yang diharapkan dari PPKM darurat ini bukan adanya penindakan, bukan soal uang sanksi yang masuk ke daerah tapi yang diharapkan adalah ketaatan dan kedisiplinan masyarakat," kata Uu.
"Seperti di pesantren kalau tidak berjamaah takut, tapi kalau sudah sering ya akan terbiasa berjamaah. Ini juga demikian, dengan denda dan sidang di tempat akan mempermudah proses penegakan disiplinnya," tambahnya.
Berdasarkan pantauan hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat, Uu menyampaikan sudah ada dampak yang dirasakan terutama terkait penurunan kepadatan arus lalu lintas di jalan raya.
"Untuk pantauan aktivitas dari Bandung ke sini (Padalarang), sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kendaraan tidak terlalu banyak, tidak macet dan yang lainnya sudah bagus juga. Kalau kata orang sunda di jalan itu lengang. Terima kasih sudah menaati PPKM darurat hari pertama ini," tandasnya.