Sukabumi, IDN Times - Langkah hukum tegas ditempuh oleh manajemen PT Restu Mahkota Karya (RMK) setelah mendapati bisnisnya merugi hingga miliaran rupiah.
Dealer mobil Suzuki di Sukabumi tersebut terseret dalam pusaran kasus penipuan dan penggelapan (tipu gelap) yang diduga kuat melibatkan seorang oknum anggota DPRD Kota Bogor berinisial J.
Kasus bermula ketika J yang juga menjabat sebagai Direktur Utama CV Bangun Usaha Mandiri memesan 13 unit mobil jenis Suzuki APV secara bertahap dalam rentang waktu Oktober hingga Desember 2024. Kendaraan-kendaraan tersebut dibeli untuk dimodifikasi menjadi unit ambulans yang rencananya disalurkan ke berbagai yayasan melalui skema program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (CSR) dari bank.
"Dua tahun lebih kami menunggu, tapi yang kami dapatkan itu di akhir tahun 2024 itu kami dibayar dengan cek kosong. Ada bukti penolakannya," ujar Kuasa Hukum PT RMK, Alice Yuniarti Elia di Sukabumi, Rabu (16/9/2026).
Alih-alih melunasi transaksi pembelian unit, pihak pelapor justru dihadapkan pada macetnya aliran dana. Alih-alih menerima pelunasan, pada penghujung Desember 2024 korban justru diberikan lembaran cek senilai Rp2,15 miliar yang ketika hendak dicairkan ternyata tidak berisi saldo alias kosong.
"Terlapor pun telah mengakui bahwa dana tersebut telah terpakai untuk keperluan operasional usahanya," ujarnya.
Akibat tidak dibayarnya 13 unit kendaraan tersebut, total kerugian perusahaan ditaksir menyentuh angka Rp2,8 miliar. Kondisi ini dinilai sangat memukul kondisi finansial perusahaan di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak menentu, sekaligus mengancam nasib para pegawai.
"Ini ada 13 mobil nggak dibayar. Sangat mengganggu perputaran uang di perusahaan, terus terang, sejujurnya. Zaman ekonomi seperti ini, cari satu pembeli satu hari itu susah. Kami di sini berbicara bukan hanya atas nama perusahaan, tapi karyawan," ungkapnya.
Laporan resmi sebenarnya sudah dilayangkan ke Polda Jawa Barat sejak 6 Mei 2026 lalu, di mana penelusuran SP2HP menunjukkan pihak bank telah mencairkan dana CSR kepada terlapor. Namun, di tengah jalan pihak korban mencium gelagat janggal ketika proses penyitaan kendaraan mendadak dibatalkan dan penanganan kasus dialihkan, yang memicu dugaan adanya intervensi pihak luar.
Pihaknya berharap kasus tersebut ditangani secara profesional, transparan dan independen demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. "Kami tidak punya pilihan lain selain kami bersuara seperti ini supaya terdengar," tutupnya.