Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
OJK Prediksi Gelombang PHK Masih Terjadi Industri Padat Karya di Jabar
Kepala OJK jawa Barat Darwisman memaparkan kondisi perekonomian, Kamis (30/7/2026). IDN Times/Debbie Sutrisno
  • Angkatan kerja Jawa Barat pada Februari 2026 naik 0,09 juta orang dibanding Februari 2025, didorong tambahan 0,11 juta pekerja dan penurunan pengangguran 0,02 juta orang.
  • OJK Jabar mengingatkan PHK masih berpotensi terjadi di industri padat karya, terutama tekstil, akibat impor barang jadi murah yang menyumbang ribuan kasus PHK pada 2026.
  • Pekerja informal mendominasi 55,80 persen tenaga kerja Jawa Barat; OJK mendorong literasi keuangan, sementara mayoritas penduduk bekerja masih berpendidikan menengah ke bawah.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Di Jawa Barat, lebih banyak orang sekarang punya kerja dan lebih sedikit yang menganggur. Tapi banyak pekerja pabrik tekstil masih bisa kena PHK karena barang murah dari luar negeri. OJK bilang orang yang kehilangan kerja sering buka warung, jualan, atau kedai kopi. Mereka perlu belajar mengatur uang karena hasil jualannya tidak selalu sama.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Di tengah tekanan pada industri padat karya, pasar kerja Jawa Barat tetap memperlihatkan daya tahan melalui bertambahnya penduduk bekerja dan berkurangnya pengangguran. Sebagian pekerja yang terdampak PHK membangun usaha mandiri, sementara edukasi keuangan bagi sektor informal terus dilakukan. Peningkatan pekerja berpendidikan tinggi juga mencerminkan perubahan positif dalam komposisi tenaga kerja.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat memastikan bahwa jumlah angkatan kerja berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir memperlihatkan adanya peningkatan. Jumlah angkatan kerja pada kondisi Februari 2026 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan kondisi Februari 2024 maupun Februari 2025. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2026 mengalami peningkatan sebanyak 0,09 juta orang dibandingkan keadaan Februari 2025.

Peningkatan jumlah angkatan kerja disebabkan oleh meningkatnya penduduk yang bekerja sebanyak 0,11 juta orang dan berkurangnya pengangguran sebanyak 0,02 juta orang. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2026 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2024, yaitu meningkat sebanyak 1,01 juta orang.

Kepala OJK Jabar Darwisman menuturkan, meski adanya kenaikan angka pekerja tapi harus tetap diwaspadai banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) khususnya di industri padat karya.

"Padat karya ini seperti industri tekstil karena impor (barang jadi) murah sehingga menyumbang pada ribuan kasus PHK di 2026," ujar Darwisman dalam diskusi di Bandung, Kamis (30/7/2026).

1. Mereka yang di-PHK coba berwirausaha

ilustrasi kedai kopi (unsplash.com/Falaq Lazuardi)

Dari kaca mata Darwisman, PHK yang terjadi di industri turut menyumbang banyaknya pekerja informal. Mereka kemudian ada yang membuat usaha seperti kedai makanan atau minuman, ada juga yang berjualan warung atau pedagang asongan.

"Jadi ada tren baru ini yang kena PHK kemudian banyak membuat kedai kopi. Ya ini ada positifnya juga demi menjaga kestabilan di masyarakat," paparnya.

Hal yang harus diperhatikan para pekerja informalnya adalah bagaimana literasi keuangan mereka. Meski tidak mendapatkan gaji yang tetap setiap bulannya, para pekerja informal ini harus bisa menjaga stabilitas dengan melakukan penghitungan presentase pemasukan setiap minggu atau setiap bulan agar tetap bisa menabung atau menyimpan uang di sektor keuangan apapun.

"Kami terus melakukan edukasi yang sasarannya memang pekerja informal. Karena kita tahu pendapatan mereka tidak stabil, bisa di hari ini mungkin dapat banyak di kemudian hari tidak banyak. Maka pengelolaan keuangan harus mereka pahami betul," kata Darmisman.

2. Makin banyak pekerja informal

ilustrasi pekerja lepas (pexels.com/Vlada Karpovich)

Dalam salah satu data dalam laporan BPS menunjukkan bahwa pekerja informal di provinsi ini masih mendominasi, mencapai 55,80 persen. Persentase pekerja formal dan informal di Jawa Barat mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Namun, penduduk bekerja di Jawa Barat masih didominasi oleh pekerja informal. Pada Februari 2026, persentase pekerja informal mengalami penurunan sebesar 0,09 persen poin dibandingkan kondisi Februari 2025.

Meski demikian, pekerja perempuan maupun laki-laki di Jawa Barat sama-sama didominasi oleh pekerja informal. Penduduk bekerja yang berstatus sebagai berusaha sendiri cukup mendominasi pada pekerja informal.

Selain pekerja yang berstatus sebagai berusaha sendiri, status lainnya yang cukup dominan pada pekerja informal laki-laki adalah pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar. Di samping itu, pekerja informal perempuan juga didominasi oleh pekerja keluarga/tidak dibayar.

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, persentase pekerja informal di perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Dominasi ini disebabkan karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Pada kategori ini, peran pekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar/tidak tetap, pekerja bebas pertanian, dan pekerja keluarga cukup tinggi.

3. Penduduk bekerja mayoritas berpendidikan menengah ke bawah

Asah Skill Dunia Kerja, Honda Perkuat Kompetensi Siswa SMK Binaan di Sumut (Dok. AHM)

Masih berdasarkan laporan tersebut, penduduk bekerja di Jawa Barat didominasi oleh mereka yang berpendidikan menengah ke bawah. Pada Februari 2025, sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 37,42 persen atau 9,35 juta orang. Sementara itu, tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, yaitu Diploma I/II/III dan DIV/S1/S2/S3, sebanyak 13,77 persen atau 3,46 juta orang.

"Ini dapat diartikan dari 100 penduduk bekerja di Jawa Barat hanya sekitar 13 hingga 14 penduduk bekerja di antaranya yang berpendidikan tinggi," demikian isi laporan tersebut.

Penduduk yang bekerja berpendidikan SD ke bawah maupun lulusan DIV/S1/S2/S3 mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah mengalami penurunan sebesar 3,24 persen poin. Sementara itu, penduduk bekerja lulusan DIV/S1/S2/S3 mengalami peningkatan sebesar 2,95 persen poin.

"Kondisi ini menggambarkan bahwa penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi semakin meningkat dan terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja pada penduduk berpendidikan rendah," masih mengutip laporan tersebut.

Editorial Team

Related Article