Manajemen Persib Janji Tidak Tegas Pemain yang Intimidasi Bobotoh

Setelah investigasi rampung, Herry menuturkan, hasilnya nanti akan menjadi acuan untuk memberikan tindakan lanjutan. Adapun jika terbukti pemain dan official melakukan tindakan intimidasi tersebut maka akan diberikan tindakan tegas.

"Nanti hasilnya akan kami umumkan, apabila ada dari internal kami yang bersalah, kami akan tindak tegas," katanya.

Lebih lanjut, Herry meminta bobotoh untuk bersabar, karena proses investigasi ini membutuhkan waktu. Sementara itu bobotoh meminta memberikan pernyataan resmi dan mengumumkan hasil investigasi 1x24 jam sejak hari ini.

Herry memastikan hal itu akan dipenuhi, namun saat ini manajemen masih menunggu hal investigasi dari tim.

"Investigasi kan gak bisa buru-buru ya karena kami juga harus lengkap datanya, tapi akan kami umumkan," katanya.

"Kami kan perlu mengolah data-datanya agar tidak salah. Kami juga belum lengkap datanya. Setelah itu akan kami umumkan secara terang benderang, tidak ada yang kami tutup-tutupi," ujarnya.

Sebelumnya, kelompok suporter Persib Viking dan bobotoh lainnya menggelar aksi di Graha Persib Bandung, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Sabtu (21/9/2024). Dalam aksi itu, Biro Bantuan Hukum Bobotoh Arvio Pratama melayangkan somasi terhadap manajemen PT PBB.

"Menyatakan somasi dan memberikan waktu 1x24 jam kepada PT PBB untuk melakukan klarifikasi, karena ada dugaan tindak pidana intimidasi dan kekerasan," kata Arvio.

Apabila tidak ada itikad baik dari manajemen, dalam waktu 1x24 jam, Arvio menyatakan, bobotoh akan membawa kasus ini ke ranah yang lebih serius yaitu jalur hukum. Mengingat peristiwa dugaan intimidasi ini jangan sampai disepelekan oleh pihak manajemen.

"Bila mana tidak ada penyampaian itikad baik, maka akan melakukan proses penegakkan hukum," katanya.

Adapun tiga tuntutan ini yaitu:

1. Meminta agar legal atau bagian hukum dari PT PBB berhadapan dengan LBH bobotoh.

2. Bila mana 1x24 jam tidak ada statement resmi, secara hukum akan melakukan pelaporan kepada kepolisian.

3. Perbuatan kekerasan tidak ada negosiasi lagi dan itu jelas secara de facto akan melakukan proses hukum.