Majelis Taklim Diimbau Melapor, MUI Jabar: Menag Harus Berhati-hati

05 Des 2019, 10:24 WIB

Menteri Agama Fachrul Razi (Kemenag/Sugito)

Bandung, IDN Times - Tindakan demi tindakan Menteri Agama Fachrul Razi kerap membikin kontroversi. Setelah imbauannya untuk melarang penggunaan celana cingkrang dan cadar bagi Aparatur Sipil Negara, kali ini Fachrul menyarankan agar majelis taklim mendaftarkan status kelompoknya ke Kementerian Agama.

Menurut Fachrul, pendaftaran itu ditujukan agar majelis taklim di seluruh Indonesia lebih mudah mendapat bantuan pemerintah untuk kepentingan agama. Namun meski dalihnya cukup masuk akal, imbauan itu tetap menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

1. Menag Fachrul kurang rinci menjelaskan

(Sekretaris Umum MUI Jawa Barat Rafani Akhyar) IDN Times/Galih Persiana

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, Rafani Akhyar, mengatakan kalau Fachrul mestinya lebih merinci tujuan daripada imbauannya. Dengan ramainya kabar terkait radikalisme di Indonesia, Rafani khawatir imbauan Fachrul malah menyinggung umat muslim.

"Jadi ini mestinya harus disertai dengan penjelasan yang lebih komprehensif, jangan hanya sekadar melempar wacana. Menag kan sudah beberapa kali membuat pernyataan kontroversi, jadi takutnya blunder," kata Rafani saat dihubungi pada Kamis (5/12).

2. Tidak masalah demi pendataan

IDN Times/Galih Persiana

Rafani berharap masyarakat muslim memercayai Menag jika memang imbauan tersebut disebarkan guna database majelis taklim di Indonesia yang diperlukan Kementerian Agama. Bagi MUI Jabar, hal tersebut lumrah dilakukan apalagi berurusan dengan pencairan bantuan pemerintah.

"Kalau ini sifatnya wajib mendaftar dalam pengertian untuk memiliki data, sah-sah saja. Kalau sekadar untuk pendataan supaya Kemenag punya data itu boleh-boleh aja," ujar Rafani.

3. Jangan sampai Menag awasi majelis taklim

(Wawancara Khusus IDN Times dengan Menag Fachrul Razi di Kemenag, [5/11]) IDN Times/Uni Lubis

Rafani meminta Fachrul untuk tidak melakukan hal yang bikin khawatir masyarakat yang kontra terhadap imbauan itu, yakni mengawasi majelis taklim. Perilaku itu, lanjut dia, dapat mencederai umat muslim dan mengerangkeng kebebasan masyarakst dalam beragama.

"Ini masalah sensitif, nanti orang bisa saja mengaitkan dengan kebebasan beragama, jadi terasa agak dibatasi," kata Rafani.

4. MUI Jabar didatangi sejumlah perwakilan majelis taklim

IDN Times/Galih Persiana

Setelah terbit imbauan Fachrul, MUI Jabar dikabarkan menerima sejumlah perwakilan majelis taklim yang merasa khawatir. Rata-rata mereka yang berkunjung meminta pendapat MUI Jabar untuk menyikapi isu tersebut.

"Kemarin ada yang datang, cuma meminta penjelasan. Kami tidak bisa memberikan penjelasan, karena itu tugas Menag," ujar Rafani.