Kemendikdasmen Fokus Tangani Daycare Ilegal, Termasuk di Kota Bandung

Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah kini mendorong pendataan dan penertiban daycare yang belum mengantongi izin. Dinas pendidikan di daerah diminta memastikan seluruh layanan penitipan anak di wilayahnya memenuhi persyaratan sebelum beroperasi.

Mareta menegaskan bahwa izin operasional merupakan syarat mutlak karena taman penitipan anak bukan sekadar tempat menitipkan, melainkan satuan PAUD yang harus memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, daycare wajib menjamin pemenuhan kebutuhan esensial anak, seperti perlindungan, perawatan, gizi, kesehatan, dan pendidikan.

“Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh daycare memiliki izin operasional. Jika tidak memiliki izin, seharusnya tidak boleh beroperasi karena statusnya ilegal,” katanya.

Selain penertiban, Kemendikdasmen juga memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan perlindungan anak serta memastikan standar layanan diterapkan secara konsisten di seluruh satuan PAUD.

Pemerintah juga tengah berupaya menyederhanakan proses perizinan agar lembaga yang telah memenuhi persyaratan dapat lebih mudah memperoleh legalitas. Namun demikian, standar keselamatan dan kualitas layanan tetap harus dipenuhi, termasuk ketersediaan tenaga pendidik yang memadai serta rasio pendidik dan anak yang sesuai.

Di sisi lain, Kemendikdasmen mengakui masih terdapat tantangan dalam pengawasan di lapangan akibat keterbatasan jumlah pengawas dan penilik PAUD. Karena itu, penguatan sumber daya pengawasan menjadi salah satu langkah yang akan terus didorong untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Pemerintah Kota Bandung tengah melakukan pengawasan dan penataan tempat penitipan anak atau daycare. Hal ini dilakukan agar kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha di Yogyakarta tidak terjadi di wilayah Kota Bandung.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan pun dipastikan akan mengeluarkan regulasi baru untuk tempat penitipan anak tersebut. Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

Menurut Farhan, penataan daycare ini perlu dilakukan karena selama ini memang belum ada peraturan yang jelas. Sehingga, Pemkot Bandung nantinya akan mengeluarkan peraturan baru.

"Kami sudah membuat draft Perwal (Peraturan Wali Kota) sejak Desember, karena daycare ini harus ada standarisasinya. Selama ini masih tumpang tindih, ada dari Disdagin, Disnaker, dan lain-lain," ujar Farhan, Kamis (30/4/2026).