Kemendagri Dukung 37 BUMD Jabar Dilebur Jadi Holding Sanggabuana

16 Jun 2026, 13:36 WIB

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add as Preferred source

Kemendagri Dukung 37 BUMD Jabar Dilebur Jadi Holding Sanggabuana

Halal bihalal pegawai Pemprov Jabar di Gedung Sate (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Kemendagri memberi restu pembentukan holding BUMD Jawa Barat bernama Sanggabuana yang menargetkan operasional penuh pada 2026 untuk menaungi 37 BUMD di berbagai sektor.
Pembentukan holding ini bertujuan meningkatkan kinerja, pendapatan, dan layanan BUMD agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah pusat dan Pemprov Jabar sepakat memperkuat konsolidasi serta restrukturisasi BUMD agar lebih sehat, produktif, dan mampu menjadi sumber pembiayaan kreatif bagi pembangunan daerah.

Kemendagri memberi restu pembentukan holding BUMD Jawa Barat bernama Sanggabuana yang menargetkan operasional penuh pada 2026 untuk menaungi 37 BUMD di berbagai sektor.
Pembentukan holding ini bertujuan meningkatkan kinerja, pendapatan, dan kontribusi ekonomi daerah melalui konsolidasi serta restrukturisasi BUMD agar lebih sehat dan produktif.
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri mendukung langkah Pemprov Jabar sebagai upaya kreatif menggali sumber pembiayaan baru dan memperkuat pendapatan asli daerah lewat BUMD yang efisien.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

26 Februari 2026

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan nama super holding BUMD sebagai Sanggabuana dan mengirim surat permohonan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri.

16 Juni 2026

Sekda Jabar Herman Suryatman menyampaikan bahwa Pemprov Jabar telah berkonsultasi dengan Kemendagri terkait pembentukan holding BUMD Sanggabuana dan menargetkan operasional penuh pada 2026. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut.

2026

Holding BUMD Sanggabuana ditargetkan mulai beroperasi penuh setelah seluruh tahapan, termasuk studi kelayakan dan restrukturisasi, diselesaikan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk holding BUMD bernama Sanggabuana yang akan melebur 37 BUMD di wilayahnya setelah mendapat restu dari Kementerian Dalam Negeri.
Who?
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekda Jabar Herman Suryatman, dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni terlibat langsung dalam proses pembentukan holding ini.
Where?
Kegiatan dan pembahasan berlangsung di Bandung, termasuk di Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
When?
Rencana pembentukan diumumkan pada Februari hingga Juni 2026, dengan target operasional penuh pada tahun 2026 ini.
Why?
Pembentukan dilakukan untuk meningkatkan kinerja, pendapatan, dan laba BUMD sehingga dapat mendorong perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
How?
Pemprov Jabar melakukan studi kelayakan, konsultasi dengan Kemendagri dan OJK, serta menyiapkan restrukturisasi agar BUMD sehat lebih produktif dan yang belum sehat segera diperbaiki.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pemerintah Jawa Barat mau gabungin 37 perusahaan daerah jadi satu kelompok besar namanya Sanggabuana. Pak Gubernur Dedi dan Pak Herman bilang ini biar kerja perusahaan makin bagus dan orang-orang bisa lebih sejahtera. Kementerian Dalam Negeri setuju dan bantu supaya semuanya lancar. Sekarang mereka lagi siapin biar bisa jalan penuh tahun 2026 nanti.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Dukungan Kemendagri terhadap pembentukan holding BUMD Sanggabuana menunjukkan adanya sinergi positif antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kinerja ekonomi Jawa Barat. Dengan langkah terencana seperti studi kelayakan, restrukturisasi BUMD yang belum sehat, serta pendampingan dari kementerian terkait, inisiatif ini mencerminkan komitmen serius untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan kontribusi BUMD bagi kesejahteraan masyarakat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Rencana Pemprov Jawa Barat membentuk holding Badan Usaha MIlik Daerah (BUMD) Sanggabuana turut mendapatkan respons positif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Holding ini ditargetkan bisa mulai beroperasi penuh pada 2026 ini.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, pemerintah provinsi sudah menggelar konsultasi dan diskusi dengan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni terkait rencana pengembangan BUMD ke depan.

"Pak Gubernur, meminta kami untuk mengakselerasi pembentukan holding BUMD Sanggabuana," kata Herman dalam keterangan, Selasa (16/6/2026).

1. BUMD tidak sehat akan direstrukturisasi

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Menurut Herman, pembentukan holding BUMD yang akan mengampu setidaknya 37 BUMD bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang ujungnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Paling tidak harapan kami ada 37 BUMD di Jawa Barat agar kinerjanya meningkat, pendapatannya, labanya meningkat, bisa mendorong perekonomian daerah, dan memberikan layanan terbaik," paparnya.

Dia meminta agar Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri memberikan pendampingan agar proses pembentukan BUMD Sanggabuana ini bisa berjalan mulus. Selain itu pihaknya juga tengah mendorong konsolidasi agar BUMD-BUMD yang sehat lebih produktif.

"Dan bagi yang belum sehat, kita restrukturisasi agar cepat sehat," ujarnya.

2. Minta BUMD bekerja lebih kreatif

Sekda Jabar Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Sedangkan, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan pihaknya mendukung rencana Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membentuk holding BUMD. Menurutnya saat ini pemerintah daerah dituntut kreatif dan inovatif untuk menggali sumber-sumber pembiayaan, salah satunya lewat BUMD.

"Kalau BUMD-nya maju, mampu menghasilkan dividen, pelayanan baik kesejahteraan masyarakat cepat meningkat pembangunan berjalan, itu yang harus dilakukan. Nah dengan BUMD yang sehat ini maka akan banyak upaya yang bisa dikerjasamakan termasuk juga meningkatkan pendapatan asli daerah," jelasnya.

Menurut dia, tuntutan agar pemda kreatif dalam mencari sumber pembiayaan menjadi hal mutlak saat ini, agar pemda tidak terjebak mencari pendapatan dengan upaya-upaya lama.

"Harus kreatif, dan bekerja lebih keras, jangan melakukan usaha yang itu-itu saja," katanya.

3. Bank bjb tidak akan masuk dalam holding BUMD

Sekda Provinsi Jabar, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah menetapkan nama khusus untuk super holding BUMD ini yaitu Sanggabuana yang mana hal tersebut juga sudah tertera dalam surat persetujuan dikirimkan ke Kemendagri ini.

"Holding lagi nunggu rekomendasi dari Pak Mendagri saya sudah berkirim surat. Namanya Sanggabuana. Sangga itu berarti penyangga, Buana itu dunia," kata Dedi di Gedung Sate, Kamis (26/2/2026).

Rencana holding BUMD ini baru saja menyelesaikan tahapan feasibility study (FS) atau studi kelayakan. Dari 37 BUMD Jabar kata Herman, ada 28 yang bergerak di sektor keuangan dan sembilan non-keuangan. Selain Bank bjb, 36 BUMD tersebut masuk dalam skema rencana holding.

Studi kelayakan itu, merupakan salah satu syarat pembentukan BUMD, meski kelak wujudnya merupakan holding, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengikuti semua peraturan yang ada.

Dari hasil evaluasi, dari 37 BUMD tersebut kelemahannya pada analisis investasi dan pengelolaan aset. Maka dari diharapkan dengan holding ini BUMD dapat lebih optimal. Meski, 27 BUMD sektor keuangan ini akan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).