Kejari Bandung Balas Banding Terdakwa Penguasa Aset PT KAI di Dago

Dodi menjelaskan, terdakwa Suhendar dalam kasus ini dianggap melanggar dan berusaha menyerobot lahan yang berada di Jalan Ir H Juanda nomor 250, Kecamatan Coblong, Kota Bandung yang merupakan milik PT KAI. Adapun hal itu dilakukan terdakwa pada 2019 lalu

"Terdakwa berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera," ucapnya.

Kemudian, Dodi bilang, jaksa penuntut dalam kasus ini sudah menyesuaikan semua fakta dan bukti-bukti yang ada. Bahkan, jaksa juga sudah melakukan pengecekan langsung terhadap dokumen kepemilikan yang dimiliki PT KAI.

"Bukti-buktinya sudah akurat ada saksi juga dari BPN. Kami juga sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan," katanya.

Dodi menjelaskan, perkara ini berawal dari gugatan yang diajukan PT KAI atas lahan di Jalan Ir H Juanda. Lahan seluas 4.715 meter persegi itu diketahui milik PT KAI dengan akta jual beli nomor 34 tahun 1951 tanggal 13 November 1951.

Akta itu juga dibuat dihadapan notaris dan telah dibukukan dalam daftar buku tanah dengan hak guna bangunan nomor 231 yang awalnya tertulis atas nama Archibald Guido De Ceuninck Van Capelle yang dibalik nama kepada PT KAI.

Pada 15 November 2016 sampai dengan November 2018 PT KAI menyewakan tanah dan bangunan itu kepada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.

"Namun setelah sewa tersebut berakhir, pada tanggal 17 November 2018 tiba-tiba tanah dan bangunan tersebut telah dikuassi dan ditempati oleh terdakwa bersama keluarganya tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT KAI selaku pemilik dari tanah dan bangunan tersebut," jelasnya.

Dalam perkara ini, PT KAI sudah melakukan langkah-langkah dengan mendatangi lokasi dan meminta terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Dodi bilang, PT KAI juga sudah mengirimkan surat peringatan atau somasi kepada terdakwa untuk mengosongkan lahan.

Namun, dikatakannya, hingga somasi ketiga, surat peringatan tersebut tak direspons oleh terdakwa. Kemudian, terdakwa tidak mau meninggalkan tempat itu dengan alasan memiliki hak atas lahan lantaran orang tuanya mendapatkan pelimpahan surat surat tanah tersebut pada tahun 1970 berdasarkan Surat Verponding Nomor 1473, Mectbrief atau Surat Ukur nomor 460, tanggal 29 September 1937.

Persoalan ini kemudian menjadi sengketa dan masuk ke Pengadilan Tinggi Bandung. Hingga, akhinya terdakwa Suhendar me dapat  hukuman menjadi 3 bulan oleh hakim.