Jokowi: Pimpin Indonesia Sulit, Jangan Pilih Pemimpin Tak Pengalaman
Bandung, IDN Times - Ribuan alumni dari sejumlah universitas di wilayah Bandung Raya dan sekolah menengah atas (SMA) se-Jabar mendeklarasikan diri mendukung pasangan calon Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin. Deklarasi dukungan itu berlangsung di Lapangan Monumen Perjuangan Jawa Barat (Monju), Minggu(10/3).
Dalam kegiatan tersebut dihadiri Capres nomor urut 01, Jokowi. Ia berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan para alumni perguruan tinggi dan SMA se-Jabar itu dan berjanji akan memberikan yang terbaik bagi negeri jika terpilih kembali menjadi presiden.
Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung lawan tarungnya dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto. Jokowi mengingatkan masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang kurang pengalaman dalam pemerintahan.
Terlebih untuk mengurus negara dengan jumah penduduk lebih dari 260 juta orang, tidak bisa mempercayakan kepemimpinan pada seseorang yang tidak paham mengurus rakyat.
"Mengelola negara sebesar Indonesia itu tidak mudah. Jadi perlu saya ingatkan jangan berikan (kepemimpinan) kepada yang berpengalaman," ujar Jokowi.
1. Masalah di setiap daerah berbeda
Menurut Jokowi, pengalaman memang menjadi dasar seseorang menjadi pemimpin di negara ini. Sebab untuk mengurus Indonesia yang wilayahnya luas dan terbagi-bagi terdapat masalah yang berbeda-beda. Bermacam-macam suku, budaya, adat, membuat kebutuhan masyarakat pun beragam.
"Tapi kita sering lupa mengenai perbedaan ini," paparnya.
Khusus di Jawa Barat, Jokowi menyebut provinsi ini sebagai miniatur negara Indonesia. Sebab banyak suku dari berbagai daerah tinggal di sini. Mulai dari suku Sunda, Jawa, hingga berbagai suku dari wilayah barat hingga wilayah timur berada di Jawa Barat.
Dia pun berpesan agar masayarakat Jawa Barat bisa memperkuat rasa kerukunan dan toleransi sesama bangsa Indonesia. Jangan hanya karena persoalan politik, permasalahan yang seharusnya terpecahkan justru dilupakan. Yang pecah malah masyarakatnya sendiri.
"Kerukunan adalah aset. Jangan sampai tidak bertegur sama denga saudara, tetangg, atau teman hanya karena berbeda pandangan politik," ujarnya.
2. Jokowi minta masyarakat ingatkan pemerintah kalau salah
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berpesan kepada masyarakat khususnya para intelektual dari berbagai kalangan agar tidak sungkan mengingatkan pemerintah jika ada kesalahan yang dibuat.
"Kalau saya salah peringatkan. Bapak Ibu semua di sini adalah intelektual. Kita harus melakukan eduasi yang benar kepada masyarakat," ujarnya.
3. Proses mereka yang menyebarkan hoaks
Di sisi lain, Jokowi mengatakan, saat ini pemberitaan bohong atau hoaks semakin banyak disebarkan baik di media sosial maupun secara langsung dari pintu ke pintu. Aktivitas ini sangat membahayakan karena bisa mengganggu kerukunan negara Indonesia.
Perkembangan berita hoaks ini bukan menimpa mereka yang paham tentang persoalan ini, justru hoaks disebarkan di kalangan bawah. "Katanya kalau kita menang adzan akan dilarang. Logikanya seperti apa coba? Terus pedidikan agama dihapuskan? Logikanya tidak masuk," ungkap Jokowi.
Dia menuturkan, berdasarkan survei sebuah lembaga setidaknya ada sembilan juta masyarakat Indonesia telah mempercayai kabar hoaks yang selama ini ada di berbagai media. Jika ini dibiarkan maka jumlah masyarakat yang termakan hoaks bisa semakin bertambah.
"Jangan diam, ada proses demokrasi yang tidak betul. Harus kita proses, kita lawan," kata Jokowi.
4. Tidak ada istilah kriminalisasi ulama, yang salah tetap mendapatkan hukuman
Dalam sambutannya, Jokowi juga menyesalkan adanya ungkapan kriminalisasi ulama yang dilakukan pemerintah. Dia menegaskan kriminalisasi tersebut tidak ada. Yang ada semua telah sesui hukum sehingga siapapun yang melanggar hukum jelas akan diproses.
"Ada menteri masuk penjara, Gubernu, Bupati masuk penjara. DPR dan DPRD juga banyak masuk penjara. Jadi kalau salah ya pasti diperiksa dan diadili. Ini negara hukm, tidak ada kriminalisasi ulama," papar Jokowi.
5. Saya bukan antek asing
Tak hanya itu, Jokowi pun mengatakan dia bukanlah antek asing. Ini bisa dipastikan dengan berbagai proyek nasional yang dulunya selalu dikerjakan pihak asing. Misalnya pengerjaan Blok Mahakam, Blok Rokan, hingga pertambangan emas terbesar di Indonesia, PT Freeport.
"Begitu kita ambil ini masih dituduh antek asing?," ungkapnya.
Menurut Jokowi, apa yang telah dilakukan dalam lima tahun ini tidaklah mudah. Sebab jika mudah seharusnya pemerintahan sebelum ini sudah bisa mengamankan sejumlah aset negara yang selama ini dikuasai perusahaan asing.
"Saya selama ini diam tidak biacara. Saya dituduh antek asing makanya saya jawab sekarang," paparnya.