Jika Tak Netral di Pemilu 2024, ASN DPRD Jabar Bakal Disanksi

Iman menjelaskan, ada aturan melekat yang mengatur soal netralitas ASN di setiap pemilu. Seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Disebutkan dalam Bab II, Asas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik dan Kode Perilaku pada Pasal 2 yakni netralitas.

Netralitas yang dimaksud adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun, dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

"Tentunya ada aturan yang mengatur soal netralitas ASN, dan ini wajib dipatuhi oleh seluruh ASN khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD Jawa Barat," ungkapnya.

Sementara bagi pegawai non-ASN atau honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Jawa Barat diharapkan turut mendukung dan menyukseskan implementasi pakta integritas netralitas ASN yang sudah diucapkan sekaligus ditandatangi baru-baru ini.

"Saya meminta kepada seluruh pegawai non-ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Jawa Barat bisa mendukung, mensukseskan agenda pakta integritas netralitas ASN dalam Pemilu 2024," katanya.

Adapun terkait pakta integritas ASN di Pemilu 2024, ada empat poin yang wajib dilaksanakan atau dipatuhi oleh ASN, diantaranya;

Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024.

Kemudian, menghindari konflik kepentingan dengan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN, dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.

Selain itu menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong alias hoax, dan menolak politik uang juga segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.