Insentif Nakes KBB Terancam Takkan Cair hingga September

21 Apr 2021, 19:05 WIB

Ilustrasi tenaga medis. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Bandung Barat, IDN Times - Lima bulan sudah insentif COVID-19 bagi tenaga kesehatan (nakes) Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum dibayarkan. Insentif nakes yang belum cair itu terhitung sejak November 2020 hingga Maret 2021 kemarin.

Mandeknya pencairan insentif nakes ini disebabkan karena bergantinya nomenklatur anggaran yang semula tanggung jawab Pemerintah Pusat, kini menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah. Lamanya Pemerintah Daerah menyikapi penggantian nomenklatur hingga berdampak pada molornya pencairan, dikeluhkan nakes yang kini tengah menjadi garda terdepan penanganan COVID-19.

DPRD KBB mendorong agar pemerintah daerah segera melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 agar pencarian insentif segera diterima oleh ribuan nakes yang kini masih menunggu kejelasan.

1. Jadwal perubahan anggaran baru bisa dilakukan September

Ilustrasi anggaran (ladypinem.com)

Ketua Komisi IV DPRD KBB Bagja Setiawan mengatakan, jadwal reguler untuk menggelar perubahan anggaran yakni pada bulan September mendatang. Jika harus mengikuti jadwal reguler, maka nakes mau tak mau harus berpuasa sampai bulan September.

"Kita akan coba tanyakan langkah-langkah teknis apa yang disiapkan Dinkes menghadapi perubahan aturan ini. Bagus kalau mereka punya solusi. Jika tidak, kita akan mendorong TAPD mempercepat proses perubahan APBD," kata Bagja saat dihubungi, Rabu (21/4/2021).

2. Harus didorong percepatan perubahan anggaran daerah

Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)

APBD 2021 tidak menganggarkan untuk biaya insentif nakes. Sementara perubahan mekanisme penganggaran dari pusat ke daerah harus dibarengi dengan perubahan APBD reguler. Kecuali, jika ada aturan yang mengatur perubahan anggaran parsial seperti Penanganan COVID-19 dengan skema refocusing anggaran.

Maka jalan satu-satunya untuk mempercepat pencairan insentif nakes yakni dengan cara mempercepat melakukan perubahan anggaran. Langkah itu dihitung sebagai solusi yang mungkin ditempuh berdasarkan regulasi yang ada. Bagja mewanti-wanti, apapun solusi yang diambil Pemkab Bandung Barat harus sesuai prosedur yang berlaku agar tak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Ini tidak bisa melalui perubahan parsial seperti dana Penanganan COVID-19. Harus dianggarkan dulu di perubahan reguler. Makanannya kita dorong perubahannya dipercepat," jelas Bagja.

3. Awas tersandung masalah jika prosedur asal-asalan

Ilustrasi insentif (IDN Times/Arief Rahmat)

Bagja mencontohkan, beberapa waktu lalu, RSUD Cililin memakai anggaran jasa pelayanan (jaspel) untuk membeli APD. Secara niat itu bagus, namun menurut prosedur itu salah.

Contoh lainnya terjadi ketika gaji TKK RSUD Cikalong belum dibayar. Pihak RSUD Cikalong melakukan pinjaman uang ke RSUD Cililin. Niatnya bagus, tapi imbasnya RSUD Cililin kekurangan anggaran.

"Jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Walaupun secara administrasi bisa dipertanggungjawabkan tapi faktanya di lapangan jadi masalah," pungkasnya.