Hasil Ekspedisi Patriot ITB Ungkap Banyak PR di Wilayah Transmigrasi

Program transmigrasi selama puluhan tahun membantu pemerataan penduduk Indonesia. Namun, hasil pemantauan Institut Teknologi Bandung (ITB) menunjukkan masih ada persoalan dasar yang belum benar-benar tuntas: konflik di tingkat masyarakat.

Dosen ITB sekaligus penanggung jawab Tim Ekspedisi Patriot ITB 2025, Sri Maryati, mengatakan pihaknya terlibat dalam Ekspedisi Patriot yang diikuti 57 tim dosen dari berbagai kampus. ITB sendiri mengirim tim ke 21 provinsi. Menurut Sri, salah satu temuan paling menonjol adalah konflik di kawasan transmigrasi, dari skala kecil sampai cukup luas.

“Rekomendasi kami sebetulnya selesaikan dulu konflik yang ada. Konfliknya dari yang kecil sampai cukup luas, itu harus jadi prioritas,” ujar Sri.

Konflik tersebut bukan hanya antarwarga, tetapi juga terkait kepastian hak atas lahan. Banyak warga belum memperoleh status tanah yang benar-benar jelas atau clean and clear.

Dampaknya cukup serius. Ketika masalah sosial dan legal belum selesai, pengembangan ekonomi ikut terhambat. “Kalau masih ada konflik tentunya tidak ada investor yang datang,” kata dia.

Selain itu, banyak kawasan transmigrasi berkembang sangat lokal dan berskala kecil sehingga sulit naik kelas secara ekonomi.

Temuan lain yang muncul di lapangan adalah persoalan klasik seperti lahan dan infrastruktur. Banyak kawasan transmigrasi awalnya diarahkan untuk pertanian, padahal kondisi alamnya tidak selalu cocok.

Sri menjelaskan, pada masa lalu program transmigrasi berorientasi pada pemerataan penduduk. Karena mayoritas peserta berasal dari sektor pertanian, maka sektor yang dikembangkan kembali adalah pertanian. Masalahnya, tidak semua wilayah mendukung.

“Belum tentu cocok dengan kawasan dan lahannya. Bahkan ada daerah yang ternyata di bawahnya ada batubara, tentu tidak cocok untuk pertanian,” jelasnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan penting. Jalan, akses distribusi, hingga fasilitas ekonomi belum memadai di sejumlah lokasi, padahal infrastruktur adalah syarat utama menarik investasi.

“Kalau kita ingin menarik investor besar, infrastruktur sangat diperlukan,” kata Sri.

Kondisi ini membuat potensi ekonomi warga tidak berkembang optimal, meski sebenarnya peluangnya beragam.

Meski menemukan banyak persoalan, ITB juga membawa sejumlah rekomendasi solusi. Menurut Sri, langkah pertama tetap menyelesaikan konflik sosial dan kepastian lahan. Setelah itu, barulah pengembangan kawasan bisa berjalan melalui tiga jalur: ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

ITB juga mendorong perubahan pendekatan transmigrasi ke depan: bukan sekadar memindahkan penduduk, tetapi memetakan potensi wilayah sejak awal.

“Program transmigrasi ke depan mestinya melakukan pemetaan potensi dulu di awal. Tidak hanya pertanian yang bisa dikembangkan,” ujarnya.

Hasil pengamatan mereka menunjukkan peluang ekonomi kawasan transmigrasi sebenarnya luas. Selain pertanian, ada potensi pariwisata, produk laut, hingga hilirisasi komoditas lokal. Menariknya, beberapa solusi bahkan sudah dicoba langsung oleh ITB menggunakan dana internal kampus, bukan hanya sebatas rekomendasi penelitian.

Sri menilai kehadiran tim kampus di lapangan juga memberi dampak sosial bagi warga. “Masyarakat merasa ada yang memperhatikan mereka. Kami tidak hanya meneliti, tapi juga berinteraksi dengan masyarakat,” kata dia.

Bagi ITB, program ini bukan hanya riset, tetapi juga membangun empati dan kolaborasi. Sementara bagi masyarakat transmigrasi, kehadiran akademisi memberi harapan bahwa pengembangan kawasan mereka masih menjadi perhatian negara.