Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Dok pribadi

Subang, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyegel lahan perkebunan sawit ilegal di Riau. Kegiatan itu dilakukan bersama para anggota Komisi IV dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan.

Dedi yang baru menjalani operasi Digital Subtraction Angiography (DSA) di RS Pusat Angkatan Darat terlihat menggunakan tongkat untuk berjalan. "Saya tetap menjalankan tugas, tidak boleh meninggalkan karena ini sangat penting bagi kepentingan negara,” katanya.

Dalam keterangan pers yang diterima Sabtu (29/1/2022), Dedi Mulyadi mengaku belum pulih seusai operasi tersebut. Karena itu, ia sebenarnya belum bisa bergerak bebas dan cepat seperti sebelumnya.

1. Negara dirugikan perkebunan dan pertambangan ilegal

Ilustrasi Perkebunan Kelapa Sawit (IDN Times/Sunariyah)

Selaku pimpinan panitia kerja atau Panja Penggunaan dan Pelepasan Hutan, Dedi menyebut luas perkebunan dan pertambangan ilegal mencapai hampir 3,5 juta hektare. Ironisnya, aktivitas tersebut berada di kawasan hutan.

Pengelola perkebunan dan pertambangan ilegal itu dituding tidak membayar pajak pada negara. Mereka juga tidak membayar ganti rugi tanah dan belum membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dedi pun memberikan gambaran nilai kerugian negara akibat praktek perkebunan dan pertambangan ilegal selama ini. “Coba bayangkan, misal satu hektare itu paling kecil mendapat Rp30 juta, sudah hampir Rp 150 triliun negara dirugikan,” ujarnya.

2. PNBP pengusaha di kawasan hutan terlalu kecil

Editorial Team

Tonton lebih seru di