FKSS Jabar Pertanyakan Skema Penyaluran 77 Ribu Siswa ke Swasta

Dia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang didapatkannya teken kerja sama ini merupakan tahap pertama yang dikhususkan untuk sekolah swasta kerjasama SSK Sekolah Maung dan telah disebutkan ada 58 sekolah.

"Sedangkan untuk penandatanganan tahap dua sekolah swasta kerjasama reguler PCMB ya, akan dilaksanakan kemudian karena masih tahap verifikasi," ucapnya.

Di sisi lain, Ade juga mendapatkan informasi bahwa tidak semua sekolah swasta setuju dengan kerjasama tersebut. Dia mengatakan ada beberapa alasan seperti izin yayasan yang tidak ada kemudahan proses SPMB sudah tutup.

"Penandatanganan ini sifatnya terbatas. Kenapa terbatas? Karena yang pertama, sekolah swasta tidak seluruhnya bersedia kerjasama dikarenakan yang pertama tidak ada izin yayasan, dan yang kedua SPMB-nya (sekolah swasta) sudah tutup, artinya kuotanya sudah terpenuhi," kata dia.

Sementara, calon murid yang terakomodir keringanan biaya hanya kurang lebih 77 ribu calon murid. Karena, Ade menjelaskan, berdasarkan data lulusan SMP sederajat ada 838.427 murid. Sedangkan yang ikut PCMB ada 462.910 murid. Kuota sekolah negeri baik SMA maupun SMK ada 319.810 murid.

Kemudian, jika dikurangi Sekolah Maung 18.000, jadi ada selisih 114.032 calon murid yang ikut PCMB saja. Dan yang tidak ikut PCMB itu ada 376.000 murid. Jadi total yang ikut PCMB yang tidak diterima PCMB 114.032 ditambah yang tidak ikut PCMB ada 376.000, totalnya ada 490.032 calon murid.

"Sedangkan yang diakomodir ke sekolah swasta kerjasama itu kurang lebih 77.000 calon murid sesuai dengan pernyataan Pak Gubernur. Jadi intinya, tidak semua yang daftar ke sekolah swasta itu mendapatkan keringanan biaya," jelas Ade.

Mengenai pola penyaluran calon murid yang kurang lebih 77 ribu, Ade memastikan tidak mengetahui secara jelas karena pihak sekolah tidak mengetahui mana saja calon murid yang akan disalurkan tersebut. Apakah berdasarkan rekomendasi Disdik atau langsung datang ke sekolah.

"Kalau datang langsung ke sekolah, pihak sekolah tentunya akan kerepotan gitu kan karena akan sulit menginventarisir atau mengidentifikasi calon murid yang 77.000 tersebut ya," kata dia.

Publik kemudian mempertanyakan kenapa hanya 77 ribu calon murid yang diakomodir masuk ke sekolah swasta kerjasama. Menurut Ade Itu dikarenakan menyesuaikan dengan batas maksimal beasiswa yang bersumber dari APBN atau APBD.

Sebelumnya, pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan (Disdik) telah berkomitmen memberikan akses pendidikan yang baik melalui pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.

"Melalui pelaksanaan PCMB, pemerintah berupaya memetakan calon murid secara menyeluruh agar mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kondisi dan pilihan yang tersedia," ucap Kepala Disdik Jabar, Purwanto.

Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah skema untuk mengantisipasi potensi terhadap calon murid yang tidak tertampung ke sekolah negri diantaranya dengan melakukan penyaluran ke sekolah swasta.

"Anak-anak yang belum tertampung di sekolah negeri akan kami salurkan ke sekolah-sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya perlindungan layanan pendidikan," katanya.

Secara detail, kerjasama bersama sekolah swasta tidak hanya akan dilakukan melalui pemberian bantuan biaya pendidikan berupa DSP dan SPP saja melainkan juga optimalisasi akses terhadap SMA terbuka.

Kerja sama tersebut, terangnya, terus diperluas melalui koordinasi antara Cabang Dinas Pendidikan dengan sekolah-sekolah swasta di setiap wilayah, khususnya di daerah yang memiliki jumlah calon murid belum tertampung cukup tinggi.

"Melalui skema tersebut, biaya pendidikan seperti Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) maupun Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) akan mendapat dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai skala prioritas dan kapasitas fiskal daerah," jelasnya.