Efisiensi Anggaran, KDM Rencanakan Gabung Sejumlah OPD Jabar

11 Sep 2026, 19:57 WIBKota Bandung

Debbie Sutrisno

News

Channel

Add Us on Google

Efisiensi Anggaran, KDM Rencanakan Gabung Sejumlah OPD Jabar

Wajah baru Gedung Sate di era kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

Pemprov Jawa Barat merencanakan penggabungan sejumlah OPD untuk merampingkan struktur pemerintahan, menekan biaya kantor, perjalanan dinas, dan ATK, tanpa mengurangi fungsi pelayanan.
Rencana mencakup penggabungan Bappeda dengan badan litbang, lingkungan hidup dengan tata ruang, koperasi dengan perindustrian-perdagangan, serta beberapa dinas layanan masyarakat lainnya.
Menurut Gubernur Dedi Mulyadi, efisiensi akan mengalihkan anggaran rutin ke pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan penerapan direncanakan pada penganggaran tahun depan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pak Dedi Mulyadi di Jawa Barat mau menyatukan beberapa kantor pemerintah supaya biaya lebih kecil. Misalnya kantor rencana pembangunan dengan kantor penelitian. Ada juga kantor lingkungan, koperasi, dan wisata. Uang yang hemat mau dipakai untuk sekolah, kesehatan, dan jalan. Rencana ini mulai dipakai tahun depan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Rencana penggabungan OPD di Jawa Barat membuka ruang bagi struktur pemerintahan yang lebih sederhana sambil mempertahankan fungsi layanan. Dengan menekan biaya rutin seperti kebutuhan kantor dan perjalanan dinas, pemerintah berharap dapat mengarahkan porsi anggaran yang lebih besar bagi pembangunan serta layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menggabungkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Struktur pemerintahan akan dibuat lebih ramping, tetapi dengan fungsi yang tetap berjalan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penggabungan OPD diharapkan dapat mengurangi biaya rutin pemerintahan, mulai dari kebutuhan kantor, perjalanan dinas hingga Alat Tulis Kantor (ATK).

"Ya efisiensi. Agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak," ujar Dedi Mulyadi atau KDM usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

1. Salah satunya adalah Bappeda

Dedi Mulyadi saat hadir dikegiatan Jambore Satlinmas di Palembang (IDN Times/Rangga Erfizal)

KDM mengatakan penggabungan sejumlah OPD akan dilakukan dengan melihat kesesuaian fungsi dan kebutuhan organisasi. Salah satu yang direncanakan yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup bakal ditambah dengan unsur tata ruang. Dinas Koperasi juga direncanakan disatukan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Penggabungan tersebut diharapkan membuat struktur organisasi Pemprov Jabar lebih sederhana tanpa menghilangkan fungsi pelayanan pemerintahan.

2. OPD bidang layanan juga masuk rencana penggabungan

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Rencana perampingan juga menyasar sejumlah OPD yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) direncanakan disatukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kemudian, Dinas Sumber Daya Air bakal digabungkan dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Sementara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan direncanakan bergabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. KDM mengatakan penggabungan tersebut merupakan bagian dari penataan struktur pemerintahan agar anggaran dapat digunakan lebih efektif.

3. Anggaran dialihkan untuk pembangunan

ilustrasi rupiah (Unsplash/Mufid Majnun)

Menurut KDM, efisiensi struktur OPD bukan sekadar mengurangi jumlah organisasi. Langkah tersebut juga diarahkan untuk mengurangi biaya rutin yang selama ini harus dikeluarkan pemerintah.

Dengan struktur yang lebih ramping, anggaran diharapkan bisa lebih banyak dialokasikan untuk program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

"Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan, terutama layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur," katanya.

KDM mengatakan rencana penggabungan OPD tersebut akan mulai diberlakukan dalam penganggaran tahun depan.

"Ya, nanti nantikan berarti berlakunya anggaran tahun depan," pungkasnya.