Dua Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Pasundan Beri Rapor Merah

20 Oct 2026, 21:28 WIBKota Bandung3 min read

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add Us on Google

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Pasundan Beri Rapor Merah

Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Keluarga Mahasiswa Pasundan menggelar aksi di DPRD Jabar pada 20 Oktober 2026, memberi rapor merah bagi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui lima tuntutan Panca Cipta.
Mahasiswa menyoroti ekonomi, termasuk nilai rupiah, pasar saham, dan transparansi APBN 2026; mereka juga meminta fasilitas sekolah yang ada dimaksimalkan sebelum program pendidikan baru dibuat.
Aksi tersebut menuntut evaluasi kabinet dan program pemerintah, mengkritik dugaan represivitas serta peran militer di sipil, dan meminta pembangunan merata serta karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Selasa (20/10/2026)

Keluarga Mahasiswa Pasundan menggelar aksi di Gedung DPRD Jabar dan memberikan rapor merah bagi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Mereka mengajukan lima tuntutan melalui Panca Cipta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Keluarga Mahasiswa Pasundan menggelar aksi dan memberikan rapor merah melalui Panca Cipta kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Who?
Keluarga Mahasiswa Pasundan, Presiden Keluarga Mahasiswa Pasundan Muamar Bahsir, dan Menteri Kajian Aksi Strategis Mahasiswa Pasundan Arya Rangga terlibat dalam aksi tersebut.
Where?
Aksi berlangsung di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat.
When?
Aksi digelar pada Selasa, 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Why?
Mahasiswa menuntut perhatian pada ekonomi, pendidikan, dugaan represivitas dan militerisasi, evaluasi kabinet serta program pemerintah, pembangunan merata, dan penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
How?
Mahasiswa menyampaikan lima tuntutan Panca Cipta, menyoroti APBN 2026, program pendidikan, MBG, KDMP, struktur kabinet, peran TNI di jabatan sipil, serta pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mahasiswa Pasundan datang ke Gedung DPRD Jawa Barat di Bandung. Mereka memberi rapor merah untuk Prabowo dan Gibran setelah dua tahun memimpin. Mereka minta ekonomi, sekolah, dan pembangunan diperbaiki. Mereka juga minta program pemerintah dan kabinet diperiksa. Mereka ingin kebakaran hutan ditetapkan jadi bencana nasional.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Aksi mahasiswa Pasundan memperlihatkan ruang aspirasi publik tetap hidup melalui rumusan Panca Cipta yang terstruktur, mencakup ekonomi, pendidikan, kebijakan, hingga pemerataan pembangunan. Sorotan mereka terhadap program seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, MBG, dan KDMP juga menegaskan pentingnya kajian serta efektivitas agar manfaat kebijakan dapat semakin berpihak pada masyarakat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Keluarga Mahasiswa Pasundan melangsungkan aksi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/10/2026). Mereka memberikan rapor merah dengan Panca Cipta.

Ada lima poin tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, pendidikan, represivitas dan militerisasi, evaluasi kabinet serta program pemerintah, dan pembangunan yang dinilai harus berpihak pada masyarakat.

Presiden Keluarga Mahasiswa Pasundan, Muamar Bahsir, mengatakan Panca Cipta menjadi bagian dari aspirasi mahasiswa yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Yang pertama itu kami berfokus kepada ekonomi. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah sikap represivitas daripada TNI-Polri. Yang keempat itu tentang kebijakan, dan yang terakhir adalah pembangunan," ujar Muamar.

1. Kritisi anggaran yang tidak tepat sasaran

Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Menteri Kajian Aksi Strategis Mahasiswa Pasundan, Arya Rangga menjelaskan, persoalan ekonomi menjadi salah satu perhatian utama di dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ia menyoroti kondisi nilai tukar rupiah, pasar saham, serta transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Menurut Arya, pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Ia juga mempertanyakan transparansi antara pendapatan dan belanja negara dalam APBN 2026.

Di bidang pendidikan, mahasiswa menyoroti kebijakan pemerintah yang menghadirkan sejumlah program baru, seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Dia menilai pemerintah seharusnya terlebih dahulu memaksimalkan fasilitas dan sekolah yang telah tersedia sebelum membuat program baru yang membutuhkan anggaran tambahan.

"Kenapa pada akhirnya tidak diselaraskan ataupun tidak dimaksimalkan terkait dengan sekolah-sekolah yang sudah ada? Kenapa harus membuat kebijakan-kebijakan baru yang mengakibatkan anggaran yang keluar lebih besar," katanya.

2. Dwifungsi ABRI sudah kembali

Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Poin ketiga berkaitan dengan dugaan represivitas aparat serta meningkatnya peran militer dalam ranah sipil. Keluarga Mahasiswa Pasundan menyinggung sejumlah kasus yang mereka nilai menunjukkan adanya persoalan dalam penanganan aksi dan kehidupan masyarakat sipil.

Mereka juga menyoroti keterlibatan anggota TNI dalam sejumlah jabatan sipil. Kondisi tersebut dinilai mahasiswa sebagai kemunduran terhadap prinsip supremasi sipil.

"Bagaimana per hari ini Dwifungsi ABRI sudah kembali," ucap Arya.

3. Minta Karhutla Kalimantan dijadikan status bencana nasional

Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Selanjutnya, mahasiswa meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kabinet dan berbagai program pemerintah. Mereka menyoroti sejumlah program, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta persoalan fasilitas sekolah yang dinilai belum layak.

Menurut Arya, pemerintah perlu memiliki kajian, uji coba, dan kerangka konseptual yang jelas sebelum menjalankan program berskala besar agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif.

Selain program, mahasiswa juga menyoroti struktur kabinet pemerintahan yang dinilai semakin besar. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap efektivitas struktur dan kinerja para pejabat di dalam kabinet.

Keluarga Mahasiswa Pasundan menuntut pembangunan yang lebih merata. Pembangunan tersebut mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah yang berada jauh dari pusat pembangunan.

Mereka meminta pemerintah menetapkan karhutla tersebut sebagai bencana nasional. Menurut mereka, dampak kebakaran telah menimbulkan korban serta berpotensi memengaruhi negara-negara tetangga.

"Kami dari Bumi Pasundan melihat hal ini bukanlah hal yang biasa dan tidak boleh disepelekan," katanya.