DPMD Jabar Angkat Bicara Soal Konflik Jalan Rusak di Garut

07 Jan 2026, 14:13 WIB

Azzis Zulkhairil

ilustrasi infrastruktur (dok. Kementerian PUPR)

Intinya sih...

DPMD Jabar merespons video viral dugaan intimidasi keluarga kades terhadap warga yang mengkritik jalan rusak di Desa Panggalih, Garut.
Kepala DPMD Jawa Barat menyebut peristiwa itu terjadi pada Oktober 2025, dan kondisi jalan masih rusak karena keterbatasan pendanaan.
Desa Panggalih bergantung pada dana desa, bantuan keuangan provinsi, dan alokasi dana dari kabupaten untuk memperbaiki jalan rusak.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat turut merespons soal video viral yang memperlihatkan dugaan intimidasi keluarga kepala desa (kades) terhadap warga yang mengkritik jalan yang rusak di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut.

Kepala DMPD Jawa Barat, Ade Afriandi mengatakan, peristiwa itu sebenarnya terjadi pada Oktober 2025 di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Hanya saja, warga yang mengkritik jalan rusak di desa itu, Holis Muhlisin (31 tahun) baru mengunggah video itu ke media sosial (medsos) beberapa waktu ke belakang.

"Kejadian di video viral saat tahun baru itu sebetulnya tiga bulan ke belakang, Oktober 2025," kata Ade, Rabu (7/1/2026).

1. Kades sudah mengakui kondisi ini

ilustrasi infrastruktur (pexels.com/Pok Rie)

Ade menyebut dirinya sudah bertemu dengan Kades Panggalih, Wahyu, untuk meminta keterangan mengenai dugaan intimidasi itu. Sang kades pun tak menampik yang ada dalam video itu merupakan keluarganya dan kondisinya memang seperti yang ada dalam tayangan medsos.

Akan tetapi, berdasarkan pengakuan Kades Panggalih dan keluarganya, mereka tidak pernah meminta atau memanggil Holis untuk datang ke kediaman Wahyu. Namun, Holis bersama kerabatnya yang berinisiatif mendatangi kediaman Kades Panggalih, Wahyu.

"Saat pertemuan itu, keluarga Kades mengakui bahwa mereka emosi karena ada tuduhan korupsi. Lalu keluarga tidak mengetahui kalau orang yang bersama Holis merekam kejadian itu," ujarnya.

2. Kondisi jalan memang masih tanah

ilustrasi infrastruktur logistik (IDN Times/Bagus F)

Ade menambahkan, saat dirinya bertemu dengan Kades Panggalih, Wahyu, kondisi jalan tersebut memang masih rusak. Namun, jalan Desa Panggalih sudah masuk dalam bagian rencana jalan poros desa, karena jalan itu menghubungkan dengan dua desa lainnya yaitu, Karangsewu dan Cikarang.

"Itu jadi rencana bagian jalan desa, tapi saat survei kami bersama DPMD Garut, tidak bisa masuk karena hujan lebat. Tapi memang kondisi jalan itu belum terbangun semua, bukan hanya jalan desa tapi jalan kabupaten juga masih tanah. Hampir merata kondisi jalan di Selatan Jawa Barat khususnya Garut, Cianjur, dan Sukabumi," ucapnya.

Dengan kondisi tersebut, DPMD Jawa Barat memahami ada keterbatasan pendanaan untuk memperbaiki jalan desa, karena jalan yang menghubungkan tiga desa itu memiliki panjang 13 kilometer.

Sedangkan, pendapatan asli desa terbatas, karena hanya mengandalkan usaha hasil bumi dan BUMDes belum memberikan kontribusi yang besar gitu.

"Kami memahami keterbatasan itu, karena pendapat aslinya hanya mengandalkan hasil bumi dan BUMDes belum punya kontribusi besar. Jalan Desa Panggalih 13 kilometer, menghubungkan antar desa," katanya.

3. Ada perbedaan usulan saat musyawarah desa

Ilustrasi Infrastruktur jalan. (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurutnya, Desa Panggalih sangat bergantung pada dana desa, bantuan keuangan provinsi, dan alokasi dana dari kabupaten. Sehingga, penggunaan anggaran itu memang tidak mudah seperti keinginan masyarakat, otomatis ada pembangunan prioritas belum bisa terealisasikan dalam rentang waktu satu tahun.

"Penggunaan dana itu memang tidak semudah yang diinginkan masyarakat, otomatis prioritasnya belum terealisasikan dalam waktu satu tahun. Dari laporan kepala desa, hasil Musdes saat Covid menginginkan GOR, jadi tidak bisa membangun jalan," kata dia.