Dinkes Jabar Tak Bisa Sepenuhnya Serap Aspirasi Pegawai RSUD Al-Ihsan

Saat ini lebih dari 90 persen pegawai di RSUD Al Ihsan statusnya memang Non PNS (pegawai tetap dan kontrak).

Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Jabar) Sri Sudartini menuturkan, persoalan tentang status kepegawaian ini memang sudah cukup lama. Para pegawai yang jumlahnya sekitar 800 orang minta menjadi pegawai negara dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK atau P3K) atau menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Peralihan status ini, kata dia, karena Al-Ihsan dulunya berbentuk yayasan, kemudian berubah menjadi RSUD dan asetnya milik pemerintah provinsi. "Karena banyaknya bekerja sebelum ini adalah swasta mereka sekarang menuntut hak (perubahan status kepegawaian)," katanya

Persoalan perubahan status kepegawaian menjadi P3K atau ASN, kata dia, tidak bisa dilakukan ketika yayasan ini berubah di bawah Pemprov Jabar. Sebab mengenai kepegawaian harus melalui seleksi kembali. Apalagi untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil harus ada persyaratan yang dipenuhi. Selain itu, para pekerja yang sudah mengabdi puluhan tahun khususnya meminta perubahan status kepegawaian tersebut. Namun, permintaan ini tetap harus dilakukan sesuai mekanisme.

"Jadi urusannya sama BKD (badan kepegawaian daerah) atau dinas yang berkaitan. Ini kita (Dinkes) ikut turun karena lokusnya ada di bidang kesehatan saja," katanya.

Untuk mengangkat para pegawai sebagai ASN, kata Sudartini, pihaknya segera melakukan pemetaan. Sebab untuk menjadi ASN ada syarat seperti latar belakang pendidikan, lama waktu bekerja, umur, dan sejumlah syarat lainnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Yerry Yanuar mengatakan, untuk saat ini rekrutmen PNS ada aturannya. Namun, ia akan membicarakan permasalahan ini dengan Pj Sekda Provinsi Jabar.

Dia menyebut, untuk diangkat menjadi PNS ada salurannya yakni dengan mengikuti tes CPNS. "Kalau untuk langsung diangkat secara otomatis (jadi PNS) tidak bisa," ujar Yerry.

Pengumuman CPNS sendiri, kata dia, rencananya akan dilakukan pada November ini. Namun, kebanyakan yang dibutuhkan di bidang teknis, seperti guru.