Dedi Mulyadi Masih Larang Kegiatan Rapat Di Hotel, PHRI Jabar Pasrah

Meski demikian, Dodi pasrah dengan statment dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang masih melarang kegiatan tersebut digelar di hotel dan restoran. Menurutnya, hal itu berbeda dengan arahan dari Kemendagri yang sudah mengizinkan kembali kegiatan-kegiatan rapat dan lainnya di perhotelan.

"Kalau tidak boleh mah itu di luar kewenangan kami. Tidak bisa memaksakan berarti tidak mengikuti saran menteri dalam negeri. Mendagri itu kan atasan gubernur bupati dan wali kota, dan mudah-mudahan mengikuti arahan tersebut ya. Kesimpulannya itu," ujarnya.

Di sisi lain, Dodi mengakui jika anggaran untuk MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) telah direalokasi. Karenanya, dia berharap anggaran rapat di hotel bisa kembali disediakan di APBD perubahan 2025.

"Saya berharap di anggaran perubahan atau di 2026 nanti bisa dianggarkan lagi. Itu harapan kami ya, tapi terserah kepada gubernur bupati dan wali kota karena kita tidak punya kewenangan apa-apa," katanya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta agar rapat-rapat dinas tetap digelar di kantor pemerintahan meski saat ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah memperbolehkan kembali kegiatan ini bisa dilakukan di hotel seperti sebelum adanya efisiensi.

"Terkait kebijakan dibolehkannya kembali pemda untuk rapat di hotel, maka Pemprov Jabar tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor yang ada," kata Dedi, Kamis (12/5/2025).

Dedi berpandangan, pemerintah daerah lebih baik menggunakan fasilitas sendiri karena sudah mumpuni untuk menggelar rapat. Bahkan, keputusan ini bisa diambil di ruang kerja masing-masing.

"Karena kantor yang ada sudah cukup untuk kita rapat, toh seluruh keputusan bukan hanya diambil di rapat. Seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing selesai," katanya.