Cirebon Kehilangan Rp62 Miliar, Proyek Infrastruktur di Ujung Tanduk
Cirebon, IDN Times - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mengalami pemangkasan sebesar Rp62 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Pemangkasan ini merupakan dampak dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang menyesuaikan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebagai bagian dari strategi efisiensi belanja negara.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, Sri Wijayawati mengungkapkan, pemangkasan tersebut akan berdampak signifikan pada berbagai sektor pembangunan di daerah, terutama infrastruktur.
Sektor yang paling terkena dampak adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan, irigasi, serta pengembangan perikanan dan pangan akuatik.
1. Infrastruktur jalan paling terdampak
Dari total pemangkasan, sektor konektivitas jalan mengalami pengurangan anggaran terbesar, yakni mencapai Rp27,9 miliar. Anggaran ini sebelumnya telah dialokasikan untuk perbaikan dan peningkatan jalan di berbagai titik di Kabupaten Cirebon.
Dengan adanya pemotongan ini, beberapa proyek yang telah direncanakan terancam tertunda bahkan berisiko dibatalkan.
"Kami masih mengevaluasi proyek mana saja yang akan terdampak langsung. Namun, yang pasti, sejumlah rencana pembangunan jalan utama harus dikaji ulang, terutama yang bersumber dari dana transfer pusat," ujar Sri, Senin (17/2/2025).
Menurutnya, akses jalan yang baik sangat penting bagi masyarakat Cirebon, terutama dalam mendukung mobilitas warga dan aktivitas ekonomi.
Jika anggaran ini tidak bisa dikompensasi dengan sumber pendanaan lain, maka masyarakat kemungkinan akan merasakan dampaknya dalam bentuk kondisi jalan yang kurang optimal.
BKAD bersama instansi terkait saat ini tengah mencari solusi, termasuk kemungkinan melakukan realokasi anggaran dari pos lain atau mengusulkan skema kerja sama dengan pihak swasta untuk menyelamatkan proyek infrastruktur yang telah direncanakan.
2. Pemangkasan anggaran Irigasi bisa berdampak pada sektor pertanian
Selain sektor jalan, pemangkasan besar juga terjadi pada sektor irigasi, yang mengalami pengurangan sebesar Rp10,4 miliar. Dana ini sebelumnya telah disiapkan untuk berbagai proyek pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang sangat dibutuhkan oleh para petani di Kabupaten Cirebon.
"Sistem irigasi yang baik adalah faktor utama dalam keberlanjutan sektor pertanian. Jika proyek irigasi tertunda atau dibatalkan, maka hal ini berpotensi mengganggu produksi pertanian di daerah," jelas Sri.
Ia menambahkan, Pemkab Cirebon akan mencari cara agar pemotongan ini tidak terlalu berdampak besar pada petani. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mengajukan bantuan dari program lain di tingkat provinsi maupun pusat.
Menurut beberapa petani setempat, jaringan irigasi yang memadai sangat dibutuhkan untuk menjaga pasokan air bagi sawah dan ladang mereka.
Dengan berkurangnya anggaran irigasi, ada kekhawatiran bahwa lahan pertanian akan lebih rentan terhadap kekeringan, terutama saat musim kemarau tiba.
Selain infrastruktur jalan dan irigasi, sektor lain yang terkena imbas pemangkasan anggaran adalah pengembangan pangan akuatik, yang dipotong sebesar Rp10,9 miliar. Dana ini sebelumnya direncanakan untuk mendukung program perikanan dan budidaya akuatik, termasuk bantuan bagi para nelayan dan pembudidaya ikan.
"Dengan adanya pemangkasan ini, kemungkinan besar beberapa program seperti bantuan alat tangkap ikan, distribusi benih, serta pelatihan peningkatan kapasitas nelayan akan berkurang atau bahkan dihentikan sementara," ungkap Sri.
3. Pemkab Cirebon berupaya cari solusi
Menghadapi pemangkasan ini, Pemkab Cirebon akan melakukan penyesuaian dalam perencanaan anggaran tahun 2025. Menurut Sri, langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengkaji ulang prioritas program agar tetap bisa berjalan dengan anggaran yang lebih terbatas.
Selain itu, Pemkab Cirebon juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi agar program-program yang terdampak tetap bisa dilaksanakan.
"Kami berharap ada fleksibilitas dalam kebijakan anggaran, sehingga daerah tetap mendapatkan dukungan dalam menjalankan program pembangunan yang sudah dirancang," tutup Sri.