Buron 8 Tahun, Terpidana Korupsi Hibah Pemkot Bandung Diringkus

Setelah ditangkap sejak Kamis malam, Deni langsung menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Bandung. Lalu pada Jumat siang ini Deni langsung dijebloskan ke penjara untuk menjalani masa tahanan.

Adapun Deni terjerat oleh kasus korupsi pada tahun 2010 saat Pemkot Bandung menganggarkan Rp265 miliar untuk dibelanjakan sebagai danah hibah kepada sejumlah lembaga.

Deni, saat itu, mengajukan permohonan pencairan dana hibah melalui proposal kegiatan untuk sosialisasi manfaat lingkungan hidup. Karena pada saat itu Deni merupakan Ketua Pusat Kajian Lingkungan (PKL).

Kemudian Deni bersama timnya, pada saat itu mengajukan dana hibah sebesar Rp150 juta untuk kegiatan yang akan dilakukannya. Namun akhirnya proposal kegiatan yang diajukannya merupakan proposal fiktif.

Iwa sendiri mengatakan bahwa Deni dengan status In Absentia telah divonis hukuman empat tahun penjara dengan denda sebesar Rp50 juta dengan subsider 2 bulan.

Sementara itu Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bandung Taufik Effendi mengatakan pihaknya masih mengejar seorang buronan lainnya berinisial M yang merupakan rekan dari Deni.

Menurutnya seorang tersebut turut dalam proses pengajuan proposal fiktif itu. Karena dengan korupsi tersebut, menyebabkan Pemkot Bandung mengalami kerugian negara.

"Masih buron juga M, kami sampaikan agar segera kooperatif menyerahkan diri," kata Taufik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat pada tahun ini memberi penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada sejumlah pemerintah daerah, salah satunya adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Bagi Pemkot Bandung, penghargaan pada tahun ini merupakan kali ketiga pada masa kepemimpinan pasangan Oded M. Danial dan Yana Mulyana sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung.

Meski laporan keuangan sudah baik, opini WTP itu belum bisa membuktikan bahwa suatu daerah telah bebas dari praktik korupsi. Wali Kota Oded M. Danial ingin terus mempertahankan opini WTP sekaligus menjadi modal untuk bebas dari praktik korupsi.

Bagi Oded, yang paling penting adalah bagaimana Pemkot Bandung terus menyempurnakan sistem tata kelola keuangan agar makin akuntabel.   Ia bertekad akan terus membimbing dan mengawal para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di dalam tata kelola keuangan.

"Ketika memiliki semangat dan tujuan, perlu pula kredibilitas dalam pelaksanaan penganggaran di Pemkot Bandung," kata Oded dikutip dari ANTARA.

Kaitan dengan antikorupsi, Pemkot Bandung telah menerima beberapa penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).