Bandung IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin menegaskan anggaran dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan lebih subur. Di sisi lain, dia juga mendorong pemberian dana lebih akuntabel.
“Saya ingatkan, kegiatan harus diprioritaskan pada pelayanan publik yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah harus akuntabel, efektif, sesuai tujuan dan tetap mempertimbangkan efisiensi,” ujar Bey, dikutip Sabtu (24/2/2024).
Bey merasa keterlambatan penyaluran dana hibah terjadi karena beberapa faktor, salah satunya urusan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, dia mengharapkan pemerintah daerah harus hati-hati dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa.
"Hibah ini rawan sekali dipolitisasi, dan selalu jadi obyek pemeriksa. Seperti Pemprov ada ribuan hibah, harus hati-hati sekali, tetap dijaga akuntabilitasnya, dijaga tata kelola perusahaan yang baik," ungkapnya.
Menurut Bey, penting mengingatkan soal akuntabilitas hibah di mana jumlah penerima begitu banyak. Meski secara administratif persyaratan hibah terpenuhi, katanya, urusan pengawasan dana hibah di lapangan bukanlah hal yang mudah.
“Teman-teman saya yakin juga tidak mungkin kalau mereka melakukan post audit, jadi kalau mereka melakukan pengecekan bisa kosong satu biro, ya mereka akan kosong selama satu tahun bisa ada di lapangan terus, jadi hati-hati,” katanya.
Sejak awal, proses dana hibah menurutnya harus cermat dan presisi. Pemprov harus memastikan bahwa penerima hibah selain memenuhi syarat administratif juga menerapkan pertanggung jawaban yang benar.
“Betul-betul harus penempatan, jangan asal beri walaupun secara administratif sudah terpenuhi,” katanya.
Menurutnya, niat memberikan hibah sudah baik, namun jika disalahgunakan maka bisa merugikan Pemprov Jabar. Ia tak ingin ASN yang mengurus hibah terkena masalah saat proses pemeriksaan oleh auditor.
"Di post auditnya ada kejadian yang tidak enak, minimal harus dicek ulang segala macam oleh auditor itu, kan tidak enak," kata dia.