Bank Tanah Punya 964,8 Hektare Lahan di Cianjur, Bisa Digunakan Warga

Melalui reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah, masyarakat akan diberikan hak pakai selama sepuluh tahun yang kemudian dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik (SHM) apabila lahan dimanfaatkan dengan baik.

Reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat mendorong pemerataan pembangunan melalui kepemilikan lahan oleh penggarap dan menjamin legalitas kepemilikan lahan bagi penggarap.

"Badan Bank Tanah telah melaksanakan program reforma agraria di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sehingga akan lebih mudah diimplementasikan di wilayah lainnya yang terdapat HPL kami," ucap Hakiki. 

Sementara itu, Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo menyampaikan, bahwa Badan Bank Tanah berkomitmen untuk melaksanakan reforma agraria dengan sebaik-baiknya.

"Sebagaimana yang telah diamanatkan kepada Badan Bank Tanah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP 64 Tahun 2021," ujarnya.

Kepala Divisi Hukum Badan Bank Tanah, Yudi Kristiana menambahkan, program reforma agraria Badan Bank Tanah di Cianjur memerlukan dukungan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai oleh Bupati Cianjur.

"Melalui akselerasi penetapan subjek dan objek reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah," kata Yudi. 

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Cianjur, M. Isnaeni mengatakan, legislatif akan menjembatani kepentingan masyarakat, Pemda dan Badan Bank Tanah. Sebab, hal itu merupakan kepentingan masyarakat secara khusus di wilayah Kabupaten Cianjur.

"Karena ini semua untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk kemajuan Indonesia," kata dia.