Apoteker Cirebon Ingatkan Kopdes Merah Putih Tak Asal Buka Apotek

IAI mencatat jumlah apoteker yang berpraktik dan terdaftar di Kabupaten Cirebon mencapai sekitar 560 orang. Angka tersebut dinilai cukup untuk mendukung pelayanan kefarmasian yang saat ini berjalan di berbagai fasilitas kesehatan.

Rihan mengatakan, keberadaan tenaga farmasi yang cukup besar menjadi indikator kalau Kabupaten Cirebon memiliki kondisi berbeda dibanding daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan akses layanan kesehatan.

Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan karakteristik daerah sebelum menerapkan kebijakan pengembangan apotek berbasis koperasi. Pasalnya, kebutuhan layanan kesehatan setiap wilayah tidak selalu sama.

"Kalau di daerah yang memang belum ada akses apotek tentu bisa menjadi solusi. Tetapi di Kabupaten Cirebon, penyebaran apotek dan fasilitas kesehatan sudah cukup banyak," katanya.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan program nasional yang mendorong koperasi desa dan kelurahan mengembangkan berbagai unit usaha, termasuk layanan kesehatan dan apotek.

Di Kabupaten Cirebon, ratusan desa dan kelurahan telah membentuk koperasi tersebut sebagai bagian dari program pemerintah.

Lebih lanjut, Rihan menegaskan pengelolaan obat tidak dapat disamakan dengan produk dagang pada umumnya. Di dalamnya terdapat aspek keamanan, mutu, hingga keselamatan pasien yang memerlukan pengawasan profesional.

Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan distribusi dan pelayanan obat harus melibatkan tenaga kefarmasian kompeten serta mengikuti standar pelayanan yang berlaku.

"Obat bukan barang dagangan biasa. Di dalamnya ada aspek keamanan, keselamatan, dan penggunaan yang harus diawasi dengan baik. Karena itu setiap kebijakan yang berkaitan dengan distribusi obat perlu mempertimbangkan aspek profesional kefarmasian," ujarnya.

Menurut dia, tujuan utama pembangunan sarana kesehatan harus berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, bukan semata memperbanyak jumlah fasilitas.

Selain membuka fasilitas baru, IAI menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan sarana kesehatan yang telah beroperasi.

Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan apotek yang sudah tersedia dinilai dapat dioptimalkan agar pelayanan kesehatan semakin merata dan mudah diakses masyarakat.

"Yang perlu diperkuat adalah optimalisasi layanan yang sudah ada. Puskesmas diperkuat, klinik diperkuat, termasuk kolaborasi dengan sektor swasta agar pelayanan semakin merata," kata Rihan.

Ia menambahkan, berbagai program kesehatan nasional saat ini juga mulai terintegrasi hingga tingkat desa dan kelurahan.

Karena itu, pengembangan layanan apotek melalui koperasi perlu diselaraskan agar tidak terjadi duplikasi fungsi dengan fasilitas yang sudah berjalan.

IAI Kabupaten Cirebon menyatakan terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah maupun pengelola Koperasi Desa Merah Putih terkait pengembangan layanan kefarmasian.

Menurut Rihan, kajian kebutuhan menjadi kunci agar pembangunan fasilitas kesehatan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia mengingatkan agar prinsip pemerataan tetap menjadi dasar dalam setiap pengambilan kebijakan.

“Jangan sampai fasilitas baru dibangun di wilayah yang sebenarnya sudah terlayani dengan baik, sementara daerah lain yang membutuhkan justru belum tersentuh. Prinsip pemerataan harus menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.

Pada akhirnya, kata dia, keberhasilan sebuah kebijakan kesehatan tidak diukur dari banyaknya bangunan atau fasilitas yang berdiri, melainkan dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap obat aman, bermutu, dan didampingi tenaga kesehatan kompeten.

“Paling penting adalah bagaimana masyarakat memperoleh akses obat yang aman, bermutu, dan didampingi tenaga kompeten,” kata Rihan.