Ada Tujuh Perusahaan Pengimpor Pakaian Bekas di Jabar

Dia menuturkan, barang ilegal tersebut disimpan di 11 gudang pakaian bekas impor (thrifting) di wilayah Jawa Barat meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi. Dari sini, pakaian itu kemudian diperjualbelikan kembali bahkan sampai luar Jawa Barat.

"Dan mereka setelah sampai di sini akan disebarkan ke beberapa daerah termasuk Jakarta, Surabaya, dan sebagainya untuk dijual," kata dia.

Ia menambahkan larangan impor pakaian bekas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan mengenai kebijakan impor dan barang yang dilarang impor.

Budi menegaskan Kemendag bersama aparat penegak hukum akan menindaklanjuti temuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Dia juga mengajak masyarakat untuk mendukung pemberantasan perdagangan ilegal pakaian bekas impor.

“Mari kita bersama-sama memerangi barang-barang ilegal ini yang jelas-jelas merugikan kita bersama,” kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi VI Darmadi Durlanto menyebut bahwa pengungkapan ini salah satu yang terbesar dalam kasus impor pakaian bekas ilegal. Dia menyebut bahwa persoalan impor ini sudah sangat lama dan jelas menganggu iklim industri tekstil.

"Nah yang paling pasti bahwa ini masuknya produk ilegal impor ini, ini jelas akan membunuh banyak IKM, Industri Kecil Menengah. Jadi bukan hanya industri besar yang kena, tapi yang paling kena yang banyak sekali ini Industri Kecil Menengah. Di banyak daerah ini sudah banyak yang menutup usahanya," kata dia.

Dengan turunnya industri tekstil jelas akan membuat para pekerja sekto tersebut alami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dia memastikan ke depannya DPR akan ikut mengawal sehingga tidak ada lagi impor pakaian bekas yang bisa merugikan perekonomian dalam negeri.